Disorot Pemerintah Pusat, Mungkinkah PSBB Total di Jakarta Dimodifikasi?

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 13:56 WIB
Logo Pemprov DKI Jakarta
Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah berencana memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejurus kemudian, pemerintah pusat menyampaikan wacana soal pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK). Mungkinkah Anies memodifikasi rencana PSBB-nya?

Anies berencana menerapkan kembali PSBB karena 4.053 ranjang ruang isolasi COVID-19 dan ICU pada rumah sakit di Jakarta sudah terisi 77 persen. Angka kematian menggunakan pemakaman berprosedur tetap COVID-19 meningkat terus setiap hari. Angka kasus COVID-19 di Jakarta harus diturunkan supaya keadaan tidak tambah buruk. PSBB total adalah 'kebijakan rem darurat' supaya laju kasus COVID-19 bisa melambat.

"Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu dan inilah rem darurat yang harus kita tarik sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, jumlah kasus menurun, sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita," kata Anies dalam video yang disiarkan Pemprov DKI, Rabu (9/9) kemarin.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto berbeda pemikiran. Sementara Anies khawatir nantinya kapasitas rumah sakit bakal tak muat menampung pasien COVID-19, Airlangga menjamin kapasitas fasilitas kesehatan cukup menampung pasien COVID-19.

"Pemerintah menegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah punya dana yang cukup dan pemerintah akan menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan dan meyakinkan bahwa seluruh daerah, DKI Jakarta, kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah," kata Airlangga dalam jumpa pers di YouTube BNPB, Kamis (10/9) kemarin.

Anies merencanakan PSBB total dengan semua pegawai bekerja dari rumah (work from home/WFH), sedangkan Airlangga berpendapat agar jam kerja pegawai diatur fleksibel, 50 persen WFh dan 50 persen sisanya bisa bekerja di kantor. Airlangga juga menyoroti peningkatan angka positif virus Corona di Jakarta sebagai akibat dari kebijakan ganjil-genap Anies.