Respons KPK soal Wabup OKU Tak Tahu Kasus Korupsi Tanah Kuburan Diambil Alih

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 20:46 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Foto: Rachman Haryanto/detikcom
Jakarta -

Pihak tersangka kasus dugaan korupsi tanah kuburan, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar, mengaku tidak tahu jika kasus itu ditangani oleh KPK. Menanggapi itu, KPK mengatakan dalam proses ambil alih kasus tidak ada kewajiban harus diberitahukan ke pihak yang terkait.

"Ambil alih kasus dari APH (aparat penegak hukum) lain merupakan kewenangan KPK sebagaimana Pasal 10A UU KPK dan tidak ada kewajiban pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

Sebab, Ali menyebut sejak awal KPK selalu berkoordinasi dengan Polda Sumsel dan Kejati Sumsel dalam proses supervisi kasus tersebut. Ali mengatakan KPK juga sudah menyampaikan hal tersebut ke publik.

"KPK saat awal melakukan koordinasi dan supervisi kepada Polda maupun Kejati Sumsel dalam perkara ini selalu disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi dalam proses penanganan perkara," ujar Ali.

Menurut Ali, hal yang sama dilakukan ketika KPK memutuskan mengambil alih kasus itu. Dengan demikian, Ali menilai alasan pihak Johan yang mengaku tidak tahu kasusnya diambil KPK tidak logis.

"Termasuk ketika kemudian KPK menyatakan mengambil alih proses penanganan perkara, KPK juga kembali menyampaikan kepada publik sehingga tidak logis jika yang bersangkutan maupun penasihat hukumnya tidak mengetahui hal tersebut," tuturnya.

Sebelumnya diketahui, KPK mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah kuburan yang bersumber dari APBD 2013 senilai Rp 6 miliar dari Polda Sumsel. Menurut KPK, kasus ini dinilai sulit jika ditangani oleh polisi.

Dalam kasus ini, Polda Sumsel menetapkan Johan Anuar sebagai tersangka. Kasus korupsi ini diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 5,7 miliar.

Namun, pengacara Johan, Titis Rachmawati, mengaku kliennya tak tahu kasus itu sudah diambil alih KPK. Ia mempertanyakan surat pelimpahan kasus itu.

"Kami tidak tahu kalau sudah dilimpahkan. Makanya kemarin klien saya sebelum dia diperiksa tanya surat pelimpahan. Katanya nanti dikasih, tapi sampai sekarang belum ada. Sudah saya minta sama Polda, sama KPK juga," kata Titis, Senin (31/8).

Terlepas dari itu, kini Johan Anuar malah maju sebagai calon wakil bupati OKU dalam Pilkada 2020. Ia berpasangan dengan calon bupati OKU, Kuryana Aziz.

Kuryana Aziz dan Johan Anuar saat ini menjabat sebagai bupati dan wakil bupati OKU. Keduanya kembali maju berpasangan pada pilkada Serentak tahun ini. Mereka diusung oleh 12 parpol yang punya kursi di DPRD OKU, yakni PKS, PBB, PAN, Golkar, PKPI, PPP, Gerindra, Demokrat, PKB, PDIP, NasDem, dan Hanura. PSI dan Garuda yang tak punya kursi di DPRD ikut mendukung bakal paslon ini.

(ibh/idn)