Wabup OKU Ngaku Tak Tahu Kasus Korupsi Tanah Kuburan Diambil Alih KPK

Raja Adil Siregar - detikNews
Senin, 31 Agu 2020 12:53 WIB
Peresmian gedung baru KPK oleh Jokowi (29/12/2015)
Ilustrasi KPK (Foto: Agung Pambudhy-detikcom)
Ogan Komering Ulu -

KPK telah memeriksa Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah kuburan. Pengacara Johan, Titis Rachmawati, mengaku kliennya tak tahu kasus itu sudah diambil alih KPK.

"Kami tidak tahu kalau sudah dilimpahkan. Makanya kemarin klien saya sebelum dia diperiksa tanya surat pelimpahan. Katanya nanti dikasih, tapi sampai sekarang belum ada. Sudah saya minta sama Polda, sama KPK juga," kata Titis, Senin (31/8/2020).

Dia mengatakan dirinya tak mendampingi Johan saat diperiksa KPK. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan lebih cepat dari jadwal seharusnya.

"Iya kemarin Pak JA diperiksa KPK. Tetapi tak ada pendampingan dari kuasa hukum karena mendadak. Harusnya 1 September, tetapi klien saya bilang nggak apa-apa, dia saja karena KPK ada kegiatan lain," ujar Titis.

Titis mengaku tidak tahu materi apa saja yang ditanyakan penyidik KPK kepada kliennya. Menurutnya, Johan diperiksa sebagai saksi.

"Persisnya saya tidak tanya berapa, tetapi semua pertanyaan sama seperti sebelum-sebelumnya saat diperiksa di Polda. Kalau klien saya bilang kemarin hanya diperiksa sebeagai saksi, bukan tersangka," kata Titis.

KPK sebelumnya memeriksa 27 orang, salah satunya Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar. Pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 10 A Undang-undang KPK yang telah mengambil alih kasus dari Polda Sumsel pada 24 Juli lalu.

"Adapun pihak-pihak yang dimintai keterangan hingga saat ini berjumlah 27 orang yang diantaranya JA selaku wakil Bupati OKU dan Hindirman (napi di Lapas kelas IIB Baturaja dan untuk permintaan keterangan yang bersangkutan di lakukan di dalam Lapas) serta 4 orang pegawai bank BRI," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya kemarin.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Mapolres Ogan Komering Ulu. Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi sejak tanggal 27 Agustus hingga 2 September.

Adapun total jumlah orang yang akan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 43 orang. Mereka terdiri dari pihak pemilik lahan tanah, mantan anggota DPRD Kabupaten OKU, mantan Sekda Kabupaten OKU, mantan Bupati OKU dan sejumlah PNS di lingkungan Pemkab OKU.

Kasus dugaan korupsi ini awalnya ditangani oleh polisi. KPK kemudian mengambilalih penanganan kasus ini.

"Sesuai ketentuan Pasal 10 A Undang-Undang KPK, melalui Unit Korsupdak, hari ini, Jumat, 24 Juli 2020, KPK telah mengambil alih perkara dari Polda Sumsel, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang bersumber dana dari APBD TA 2013 senilai Rp 6 miliar," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (24/7).

Ali mengatakan Polda Sumsel sebelumnya menetapkan Wakil Bupati OKU Johan Anuar sebagai tersangka. Kasus korupsi ini diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 5,7 miliar.

"Dugaan kerugian negara dalam perkara ini kurang-lebih Rp 5,7 M dengan tersangka JR (saat ini Wakil Bupati Kabupaten OKU)," sebut Ali.

Penyerahan perkara tersebut terdiri atas berkas perkara, barang bukti dan dokumen pendukung lainnya. Ali berharap, dengan diambil alih oleh KPK, penanganan perkara bisa lebih cepat.

Lihat juga video 'Gedung KPK Tutup 3 Hari Imbas 23 Pegawai Kena Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]



(ras/haf)