Wabup OKU Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tanah Kuburan

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 30 Agu 2020 13:49 WIB
KPK akan segera memiliki gedung baru yang kini proses pembangunannya sudah masuk ke tahap akhir. Gedung KPK yang baru, sengaja dibangun dengan warna merah putih, sebagai simbol KPK milik Indonesia. Hasan Alhabshy
Foto: dok detikcom
Jakarta -

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang bersumber dana dari APBD TA 2013 senilai Rp 6 miliar yang sebelumnya diambil alih dari Polda Sumatera Selatan. Hingga kini, KPK memeriksa 27 orang, salah satunya Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar.

"Adapun pihak-pihak yang dimintai keterangan hingga saat ini berjumlah 27 orang yang diantaranya JA selaku wakil Bupati OKU dan Hindirman (napi di Lapas kelas IIB Baturaja dan untuk permintaan keterangan yang bersangkutan di lakukan di dalam Lapas) serta 4 orang pegawai bank BRI," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (30/8/2020).

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Mapolres Ogan Komering Ulu. Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi sejak tanggal 27 Agustus hingga 2 September. Total jumlah orang yang akan telah dilakukan pemanggilan sebanyak 43 orang yang terdiri dari pihak pemilik lahan tanah, mantan anggota DPRD Kabupaten OKU, mantan Sekda Kabupaten OKU, mantan Bupati OKU dan sejumlah PNS di lingkungan Pemkab OKU.

"Pelaksanaan permintaan keterangan sejumlah saksi tersebut dilakukan dengan standar protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah makam di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang bersumber dari APBD 2013 senilai Rp 6 miliar yang sebelumnya ditangani Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Kasus ini dinilai sulit jika ditangani oleh polisi.

"Sesuai ketentuan Pasal 10 A Undang-Undang KPK, melalui Unit Korsupdak, hari ini, Jumat, 24 Juli 2020, KPK telah mengambil alih perkara dari Polda Sumsel, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang bersumber dana dari APBD TA 2013 senilai Rp 6 miliar," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (24/7).

Ali mengatakan Polda Sumsel sebelumnya menetapkan Wakil Bupati OKU Johan Anuar sebagai tersangka. Kasus korupsi ini diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 5,7 miliar.

"Dugaan kerugian negara dalam perkara ini kurang-lebih Rp 5,7 M dengan tersangka JR (saat ini Wakil Bupati Kabupaten OKU)," sebut Ali.

Penyerahan perkara tersebut terdiri atas berkas perkara, barang bukti, dan dokumen pendukung lainnya. Ali berharap, dengan diambil alih oleh KPK, penanganan perkara bisa lebih cepat.

(yld/imk)