Wakil Ketua MPR Soroti Klaster Kasus COVID-19 di Perusahaan

Nurcholis Maarif - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 19:04 WIB
Lestari Moerdijat
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut keberlangsungan perekonomian bukan berarti menanggalkan hak atas kesehatan bagi para pekerja. Hal itu diungkapkannya menyikapi klaster penyebaran COVID-19 yang terjadi di sejumlah perusahaan di Indonesia.

Rerie, sapaan akrabnya, mengatakan sangat penting bagi pemerintah dan kalangan bisnis untuk merujuk protokol kesehatan dengan ketat demi memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat.

"Saat ini ada fenomena yang gagal dipahami berkaitan dengan hak atas kesehatan lebih jauh lagi seperti hak hidup warga negara Indonesia, yakni potensi penyebaran virus COVID-19 di sejumlah perusahaan," kata Rerie dalam keterangannya, Selasa (8/9/2020).

Menurut Rerie, dalam kondisi kenormalan baru yang dicanangkan pemerintah pada saat pandemi COVID-19, kita terbawa pada narasi pemulihan ekonomi. Perusahaan sebagai aktor kapital yang dianggap penting bagi pemulihan ekonomi diberikan berbagai bantuan.

Namun, Rerie bilang dalam pelaksanaan aktivitas di sejumlah pabrik, peningkatan aktivitas ekonomi malah berdampak penyebaran virus Corona di lingkungan tersebut. Ia mencontohkan pada Rabu, 8 Juli 2020 lalu, Pemerintah Kota Semarang mengumumkan penambahan 205 kasus baru COVID-19 dan sebanyak 33% dari lonjakan kasus tersebut berasal dari klaster perusahaan.

Hal yang sama terjadi di Bekasi. Rerie mengatakan pada awal Juli 2020 terjadi penambahan 36 orang positif terinfeksi COVID-19 dari hasil test swab terhadap 265 karyawan pabrik. Penyebaran COVID-19 ini pun terus berlanjut ke beberapa pabrik di Bekasi.

Menurut Legislator Partai NasDem itu kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pekerja berada dalam situasi yang rentan dan kerentanan itu meningkat saat pelonggaran PSBB dilaksanakan di beberapa daerah.

Menurut Rerie, penyebaran COVID-19 yang signifikan terjadi di tengah pekerja, terutama yang harus menjalankan operasional pabrik, karena implementasi protokol kesehatan yang setengah-setengah dan pemantauan yang kurang menyeluruh.

Kata dia, realisasi standar keselamatan tersebut bisa dalam bentuk mengatur jam malam, isolasi yang ketat, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan hanya mengizinkan perjalanan penting.Menurut Wakil Ketua MPR RI bidang penyerapan aspirasi masyarakat itu, kesehatan dan keselamatan para pekerja di masa pandemi COVID-19 harus menjadi fokus utama. Dijelaskan Rerie, dalam konteks ini pemerintah perlu menetapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih tinggi sejalan dengan peningkatan risiko tersebut.

"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan kementerian yang berwenang dalam bidang ekonomi sebaiknya melakukan pemantauan yang menyeluruh dan memberikan sanksi yang tegas bagi setiap sektor industri yang melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan," pungkasnya.

Tonton video 'Satgas Covid-19 Ungkap Penyebab Ketimpangan Jumlah Tes Corona':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)