HNW Minta Kemenag Sudahi Polemik Program Sertifikasi Penceramah

Angga Laraspati - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 13:54 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kementerian Agama menyudahi kontroversi seputar sertifikasi penceramah yang tidak produktif. Menurutnya, munculnya program tersebut sangat tidak tepat, terlebih dilakukan di tengah keprihatinan bangsa yang sedang tertimpa musibah COVID-19. Selain itu ia menganggap hal itu bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi agar semua pihak fokus dan sibuk mengurusi COVID-19.

Rencana sertifikasi tersebut juga dinilai telah menimbulkan keresahan, polemik, dan memicu penolakan masyarakat luas. Sebut saja Muhammadiyah, MUI (Sekum) yang sudah menolak program ini, bahkan tokoh nonmuslim seperti Christ Wamena juga ikut menolak.

"Sekalipun saya setuju untuk terus mengarusutamakan ceramah dan laku Agama yang moderat/wasathiyah, tidak radikal/tathorruf, dan menghadirkan rahmatan lil alamin, mestinya Menag dan Kemenag memberikan keteladanan lebih dulu, bukan dengan mewacanakan sertifikasi," ungkap HNW dalam keterangannya, Selasa (8/9/2020).

"Apalagi program yang kontroversial itu juga menghadirkan keresahan sosial di kalangan umat, dan tidak membantu menghadirkan penguatan imunitas untuk atasi COVID-19," tambahnya.

Hidayat mengkritik dan mengingatkan, program sertifikasi penceramah tidak pernah muncul dalam program kerja maupun prioritas rencana kerja Kementerian Agama beserta anggarannya yang disampaikan Kemenag ke DPR. Program ini juga belum pernah dibahas dan disetujui oleh komisi VIII DPR-RI.

HNW lantas mempertanyakan Kemenag yang bersemangat menggulirkan wacana ini dan membuatnya seolah-olah program yang sangat prioritas, tetapi tak pernah mengajukannya sebagai program apalagi program kerja prioritas. Padahal, menurut dia, sejak dari awal raker Menag dengan komisi VIII DPR selalu menolak wacana 'radikalisme yang tak ada definisi dan ukurannya'.

Ia melanjutkan, sejak itu Kemenag tidak pernah menyampaikan program prioritas maupun nonprioritas terkait sertifikasi penceramah dikaitkan dengan isu radikalisme, untuk dibahas dan disetujui oleh komisi VIII DPR-RI.

"Lantas, bagaimana program ini bisa muncul dan dilaksanakan? Bagaimana legalitasnya? Siapa yang membiayainya? Untuk kepentingan apa dan siapa?," ujar Hidayat.

Lebih lanjut, HNW mengatakan jika memang tujuan sertifikasi untuk penyuluhan dan pembekalan, selama ini Kemenag sudah bekerja sama dengan MUI dan telah memiliki program pembekalan penyuluh. Sertifikasi penceramah yang demikian banyak apalagi melibatkan berbagai lembaga negara (BNPT, BPIP dll) juga bukan hal yang mudah dan murah.

"Misalnya Kemenag dalam melakukan sertifikasi dosen dan guru saja masih memiliki banyak kendala dan masalah, apalagi dengan terbatasnya anggaran negara akibat merosotnya penerimaan pajak, dan kebijakan umum untuk realokasi anggaran agar difokuskan pada penanganan COVID-19," jelas HNW.

Sementara itu, dirinya juga menyoroti pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam proyek sertifikasi ini yang dikhawatirkan dapat memunculkan stigma radikal dan tidak pancasilais pada penceramah yang tidak bersertifikat. Padahal, tolak ukur sertifikasi ini sangat tidak jelas dan tidak pernah disosialisasikan/diuji-publik, untuk menghadirkan hasil obyektif yang dipercaya oleh publik/umat.

Sementara menurutnya, sejarah telah membuktikan para penceramah umat Islam (ustaz, mubaligh atau kiai) selalu berada di garda terdepan dalam mencerahkan umat untuk membela NKRI baik dari ancaman penjajah asing maupun pengkhianatan PKI.

"Kini, Menag bukan hanya melupakan sejarah itu, tapi justru akan menghadiahi para penceramah dengan label radikal, intoleran, dan tidak pancasilais, kepada para da'i dan penceramah hanya karena dianggap tidak lulus program untuk mendapatkan sertifikat penceramah/da'i, suatu hal yang tentu sangat menyakitkan hati umat Islam," imbuh HNW.

Ia melihat sekalipun Menteri Agama begitu serius dengan wacana program sertifikasi ini Dirjen Bimas Islam malah menyatakan program ini tidak punya konsekuensi apa pun. Bila memang begitu, HNW mengatakan seharusnya Kemenag tidak ngotot membuat program tersebut apalagi anggarannya belum pernah disampaikan dan disetujui oleh DPR.

"Harusnya program kontroversial dan tak produktif seperti ini, dibatalkan saja. Agar Menag fokus melaksanakan program kerja prioritasnya serta berkontribusi maksimal atasi COVID-19 melalui program-program di Kemenag," pungkas HNW.

(prf/ega)