Rentetan Teguran untuk Kepala Daerah yang Malah Bikin Kerumunan

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Senin, 07 Sep 2020 22:40 WIB
Viral di media sosial pasangan calon dalam pemilihan bupati (pilbup) Pohuwato, Gorontalo menggelar konser deklarasi. Dalam video tersebut terlihat warga berkerumun menghadiri konser.
Viral di media sosial pasangan calon dalam pemilihan bupati (pilbup) Pohuwato, Gorontalo menggelar konser deklarasi. Dalam video tersebut terlihat warga berkerumun menghadiri konser. (Foto: istimewa)
Jakarta -

Tahapan Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Puluhan kepala daerah kena semprit Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena memancing kerumunan yang berpotensi melahirkan klaster Pilkada.

Padahal, Tito telah berulang kali mengingatkan agar calon kepala daerah tidak menciptakan keramaian saat kampanye jelang Pilkada 2020. Tito bahkan mengajak masyarakat mem-bully calon kepala daerah yang menciptakan keramaian di tengah pandemi Corona ini.

"Kalau ada calon kepala daerah yang masih buat keramaian, kerumunan, bully saja. Gimana mau jadi pemimpin kalau tidak bisa atur pendukungnya. Bagaimana mau kendalikan COVID kalau sudah terpilih nanti," kata Mendagri usai Rakor kesiapan Pilkada serentak 2020 dan pengarahan kepada Satgas Covid-19 di Padang, Sumatera Barat, Rabu (26/8/2020) dini hari.

Menurut Tito, bully akan menjadi sanksi sosial terhadap calon kepala daerah yang masih menciptakan kerumunan selama proses Pilkada. Tito juga meminta agar seluruh calon kepala daerah memberikan gagasan pengendalian Corona saat kampanye.

Namun rupanya peringatan dari Tito kepada kepala daerah ini masih ada yang melanggar.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengungkapkan bentuk pelanggaran yang dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah bermacam-macam mulai dari melanggar kode etik dan pelanggaran pembagian Bansos.

Selain itu, menurut dia, pelanggaran yang paling banyak terjadi yaitu pelanggaran yang menimbulkan kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan COVID-19,

"Saat melakukan deklarasi bakal pasangan calon kepala daerah, dan pelanggaran menimbulkan arak-arakan massa, baik dengan berjalan kali maupun menggunakan kendaraan pada saat kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon," kata Benni Irwan dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (7/9/2020).

Terbaru, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana ditegur Mendagri. Dilansir dari situs Kemendagri, Senin (7/9/2020), Cellica yang kembali mencalonkan diri di Pilkada Karawang menggelar arak-arakan massa saat mendaftarkan diri di KPU Karawang, Jumat (4/9). Lantas, Cellica ditegur Kemendagri di hari yang sama.

Teguran ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik atas nama Mendagri. Dengan menggelar arak-arakan massa, Mendagri menyatakan Cellica selaku bakal paslon dinilai telah menimbulkan kerumunan massa.

"Dan hal tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi serta memutus mata rantai penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," demikian bunyi poin 1 pada teguran tertulis Mendagri.

Lebih lanjut, dijelaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi antara lain menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undang.