.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyoroti kerumunan yang muncul selama tahapan pendaftaran Pilkada 2020 kemarin. Ganjar meminta para bakal pasangan calon (bapaslon) untuk menggunakan proses secara virtual agar tidak menimbulkan klaster COVID-19 baru.
"Tolong lah para calon, dan sebagainya, KPU, segera banyak-banyak virtualisasi saja lah, virtualisasi saja. Jangan semua grudak-gruduk," kata Ganjar usai rapat penanganan COVID-19 di kantornya, Semarang, Senin (7/9/2020).
"Kita kasih warning, kan mau Pilkada, kan pendaftaran hari Jumat (4/9) grudak-gruduk lho," sambung Ganjar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar memberikan peringatan agar para bapaslon tidak menimbulkan kerumunan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebab, kerumunan di masa pandemi menjadi rawan penularan virus Corona.
"Jangan sampai jadi klaster baru, maka kita siapkan kawan-kawan KPU penyelenggara pemilu untuk lebih hati-hati, ini yang khawatir," ucapnya.
Meski Pilkada identik dengan pengerahan massa, Ganjar meminta untuk Pilkada 2020 ini masing-masing pihak bisa menahan diri. Diharapkan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang bisa terselenggara dengan baik.
"Pilkada ini harus ngempet (menahan diri) juga, asyiknya memang grudak-gruduk, jangan sampai ada klaster baru," ujarnya.
Terpisah, Komisioner KPU Jawa Tengah, Paulus Widiyanto berharap para calon kepala daerah bisa mengarahkan pendukungnya. Sehingga tidak memicu kerumunan di masa pandemi COVID-19.
"Kami harap bakal pasangan calon bisa mengendalikan masa pendukungnya," kata Paulus saat ditemui di kantornya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah kepala daerah ditegur Mendagri Tito Karnavian karena melanggar kode etik hingga kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa tanpa memperhatikan protokol COVID-19. Tiga di antara 51 kepala daerah yang ditegur yakni Bupati Klaten, Wakil Bupati Blora dan Wakil Bupati Demak.
