.webp)
DPW PKS Jawa Tengah tak sepakat dengan opsi kampanye golput yang dipertimbangkan PKS Solo. Namun demikian, PKS Solo dipersilakan jika akan abstain di Pilkada Solo.
"Kalau tentang kampanye golput saya kira nggak baik. Kalau abstain boleh-boleh saja, itu hak segala bangsa, dilindungi UU. Tapi kalau kampanye golput ini kan banyak diskusinya lah saya kira. Menurut saya opsi itu sebaiknya tidak dipilih," kata Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih saat dihubungi, Rabu (3/9/2020).
Fikri mengatakan opsi kampanye golput itu belum disampaikan PKS Solo kepada dirinya. Anggota DPR RI itu memberi kesempatan kepada PKS Solo untuk memutuskan sikap hinggal 6 September 2020 mendatang usai pendaftaran paslon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum, (opsi kampanye golput) belum (disampaikan). Kalau secara pribadi saya nggak setuju ya, jadi budaya jelek. Lawan kotak kosong itu nggak masalah," ujar Fikri.
"Tapi ini kan mereka belum menyampaikan. Jadi nanti setelah tanggal 6 mungkin akan presentasi lagi ke DPW, nanti kita terima apa selanjutnya, langkah selanjutnya," imbuhnya.
Di sisi lain, Fikri menyampaikan PKS Solo juga tidak akan mengalihkan dukungan ke paslon independen lawan Gibran-Teguh. Paslon independen dinilai punya masalah hukum dan hanya akan membuat PKS lelah jika mendukung mereka.
"Diminta untuk mendukung yang independen, misalnya. Yang independen juga nggak mau, karena banyak problematika hukum, ini capek nanti kita segala macam, dan seterusnya," ujarnya.
Namun demikian, Fikri menganggap hadirnya paslon independen baik karena tidak melawan kotak kosong dan sejalan dengan PKS. PKS tak mengalihkan dukungan karena sebelumnya paslon independen di Solo sempat dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan pemalsuan dukungan.
"Tapi belum apa-apa ini kan serius nggak serius, karena banyak yang bermasalah, KTP-nya bodong segala macam, banyak lah, banyak elemen yang mempermasalahkan secara hukum. Itu kalau nanti ke sana jadi juga masalah, tidak jadi juga kita malah ribut, capek energi kita untuk ini," ungkapnya.
Sebelumnya, PKS memutuskan abstain di Pilkada Solo karena tak punya cukup kursi di DPRD untuk bertarung sendirian melawan Gibran Rakabuming Raka. PKS pun membuka opsi untuk kampanye golput.
"Untuk pilihan 9 Desember, kita masih belum menentukan. Itu kan masih tiga bulan, masih kita pertimbangkan," kata Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar, saat dihubungi detikcom, Senin (31/8).
"Kita pertimbangkan nanti apakah golput atau juga berkampanye golput," sambungnya.
PDIP pun merespons opsi kampanye golput yang akan diambil PKS di Pilkada Solo. PDIP menilai kampanye golput kurang etis.
"Kurang etis lah, kalau sudah nggak punya calon ya berusaha untuk punya calon, tapi bukan ngajak orang lain tidak memilih. Di dalam sistem demokrasi yang kita anut hari ini kurang etis," kata Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto saat dihubungi, Rabu (3/9).
(azr/tor)
