Kemlu RI Jelaskan Draf Resolusi Antiterorisme yang Ditolak AS di PBB

Danu Damarjati - detikNews
Rabu, 02 Sep 2020 16:59 WIB
Direktur Jenderal Multilateral Kemlu, Febrian Alphyanto Ruddyard
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Febrian Alphyanto Ruddyard. (Zakia LF/detikcom)

Di sisi lain, negara-negara anggota DK PBB tidak semuanya siap untuk memulangkan teroris. Negara-negara anggota DK PBB perlu waktu untuk membuat landasan hukum hingga persiapan sistem di wilayah masing-masing.

"Negara-negara itu memerlukan waktu untuk bisa mengambil posisi mengenai repatriasi. Mereka butuh waktu dari segi peraturan dan kapasitas untuk melakukan repatriasi," kata dia.

Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft menyatakan draf itu gagal total mencapai tujuannya. AS ingin draf itu memuat soal repatriasi teroris. Menurut AS, repatriasi itu adalah langka penting pertama untuk mengatasi masalah terorisme.

"Resolusi ini gagal total mencapai tujuan utamanya, dan AS tidak akan berpartisipasi dalam lelucon yang sinis dan abai ini," kata Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft, dalam surat penjelasan tertanggal 31 Agustus, diakses detikcom dari situs resmi lembaga Misi AS untuk PBB.

Indonesia menyesalkan sikap AS menolak draf resolusi antiterorisme tersebut. Resolusi yang disponsori Indonesia itu memang mendukung pemulangan anak-anak militan ISIS, namun tidak mendukung pemulangan militan ISIS dan keluarganya ke negara masing-masing. Resolusi ini juga mendorong semua negara untuk bekerja sama mengatasi ancaman dari 'pejuang teroris asing' atau FTF.

"Termasuk dengan mengadili mereka, mencegah radikalisasi terorisme dan rekrutmen FTF serta anggota keluarga yang mendampinginya, khususnya anak-anak, termasuk dengan memfasilitasi pemulangan anak-anak ke negara asal mereka, sebagaimana mestinya dan berdasarkan kasus per kasus," demikian bunyi penggalan resolusi yang ditolak AS tersebut, dilansir Associated Press.

Halaman

(dnu/imk)