AS Memveto Resolusi Antiterorisme yang Disponsori Indonesia di PBB

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 01 Sep 2020 17:21 WIB
U.S. Ambassador to the United Nations Kelly Craft listens as Secretary of State Mike Pompeo speaks to reporters following a meeting with members of the U.N. Security Council, Thursday, Aug. 20, 2020, at the United Nations. The Trump administration has formally notified the United Nations of its demand for all U.N. sanctions on Iran to be restored, citing significant Iranian violations of the 2015 nuclear deal. (Mike Segar/Pool via AP)
Dubes AS untuk PBB Kelly Craft menyebut resolusi itu tidak menyerukan pemulangan militan asing ISIS dan keluarganya (Mike Segar/Pool via AP)
New York -

Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) soal aktivitas antiterorisme yang disponsori oleh Indonesia. Resolusi itu menyerukan penuntutan, rehabilitasi dan reintegrasi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas terorisme.

Dalam penjelasannya, seperti dilansir Associated Press, Selasa (1/9/2020), AS menyebut resolusi itu tidak menyerukan pemulangan militan asing kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan keluarganya dari wilayah Suriah dan Irak yang kini menampung mereka di kamp-kamp penampungan. Menurut AS, pemulangan militan asing ke negara asal mereka merupakan 'langkah awal yang krusial'.

Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft, mencetuskan bahwa resolusi itu 'seharusnya dirancang untuk memperkuat tindakan internasional terhadap kontra-terorisme.' Craft menyebut bahwa resolusi itu 'lebih buruk daripada tidak ada resolusi sama sekali'.

Karena pandemi virus Corona (COVID-19) masih merajalela, sebanyak 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB melakukan voting via email. Hasilnya menunjukkan 14 negara mendukung resolusi itu dan hanya AS yang satu-satunya menolak. Hasil voting diumumkan oleh Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini, Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani.

Dalam pernyataannya menjelaskan kenapa AS menjatuhkan veto, Craft menekankan bahwa pemulangan dan pertanggungjawaban atas tindak kejahatan yang dilakukan militan ISIS dan keluarga mereka sangat penting agar mereka 'tidak menjadi inti dari ISIS 2.0'.

"Tidak dapat dipahami bahwa anggota lain dari dewan ini merasa puas dengan sebuah resolusi yang mengabaikan dampak keamanan dari meninggalkan teroris asing untuk merencanakan pelarian mereka dari fasilitas penahanan terbatas dan meninggalkan keluarga mereka untuk menderita di kamp tanpa bantuan, peluang atau harapan," jelas Craft.

Pekan lalu, Craft mengatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump kecewa karena upaya Indonesia untuk menyusun 'sebuah resolusi yang berarti ... terhalang oleh penolakan anggota dewan untuk memasukkan repatriasi'.

Simak video 'Joe Biden Sebut Trump Tak Becus Atasi Covid-19 hingga Kekerasan Polisi':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2