Karena usul pemulangan teroris tidak diterima, Amerika Serikat (AS) menolak draf resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang antiterorisme yang dibikin Indonesia dan negara-negara Dewan Keamanan PBB. Kini pemerintah RI menjelaskan kenapa draf resolusi itu tidak memuat isu pemulangan (repatriasi) teroris ke negara masing-masing.
"Memang, AS mencoba memasukkan isu repatriasi. Namun demikian, isu repatriasi bukan tujuan dari resolusi ini," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Febrian Alphyanto Ruddyard kepada detikcom, Rabu (2/9/2020).
Indonesia menyusun draf awal resolusi antiterorisme tersebut. Kemudian, 14 negara anggota DK PBB lain mengajukan usulan. Akhirnya terwujudlah draf resolusi itu. Namun di ujung, AS menggunakan hak vetonya dan mementahkan resolusi itu. AS tidak mau menyetujui draf itu lantaran tidak memuat soal repatriasi teroris asing.
"Resolusi yang kita usulkan bukan masalah repatriasi petempur teroris asing. Resolusi yang kita ajukan ini mengenai penanganan komprehensif terhadap ancaman terorisme, salah satunya adalah penanganan teroris. Bagaimana setelah mereka dihukum, mantan teroris itu juga bisa menjalani rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat," tutur Febrian.
Tujuan draf resolusi itu adalah penuntutan, rehabilitas, dan reintegrasi mantan teroris ke masyarakat. Namun tidak semua teroris yang dibicarakan ini adalah petempur asing (foreign terrorist fighter/FTF) yang melakukan teror di negara lain dan harus dipulangkan ke negara asalnya. Jadi isu repatriasi bukanlah isu utama di draf resolusi itu.
Tonton video 'Kecam Rasisme, Ribuan Orang Berkumpul di Washington DC':
