Jadi Pihak Terkait, BuruhOnline Tv Siap Hadapi RCTI di MK

Andi Saputra - detikNews
Senin, 31 Agu 2020 19:01 WIB
Ilustrasi Google, ilustrasi YouTube, dan ilustrasi Facebook
Foto: Andhika Prasetia
Jakarta - BuruhOnline Tv yang berada di bawah PT Fidzkarana Cipta Media mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam judicial review UU Penyiaran yang digugat oleh RCTI-iNews Tv ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab bagi BuruhOnline Tv, gugatan RCTI itu bisa membahayakan dunia internet bila dikabulkan.

"Sehingga, apabila permohonan tersebut dikabulkan MK, maka youtuber yang selama ini menggunakan internet dalam menyebarluaskan konten berisi audio visual, juga dikualifikasi sebagai subyek hukum pada UU Penyiaran. Dan karenanya, youtuber harus berbadan hukum dan memiliki izin siar," kata kuasa hukum PT Fidzkarana Cipta Media, Viktor Santoso Tandiasa dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (31/8/2020).

Viktor Santoso Tandiasa menilai gugatan RCTI apabila dikabulkan MK akan berbahaya. Sebab, pemanfaat layanan over the top (OTT), YouTuber dapat dipastikan harus berbadan hukum dan memiliki izin siaran untuk dapat menggunakan layanan konten dan aplikasi internet.

"Apabila tidak dipenuhi, maka YouTuber akan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun," cetus Viktor.

Sedangkan terhadap kekhawatiran RCTI soal adanya konten-konten yang disajikan non-lembaga penyiaran yang dianggap akan bertentangan dengan Pancasila, kata Viktor, sesungguhnya telah terdapat beberapa metode atau proses hukum yang dapat digunakan untuk menyaring konten. Contohnya YouTube memiliki ketentuan mengenai Kebijakan dan Keamanan.

Seperti konten yang dilarang untuk diunggah ke YouTube di antaranya adalah berisi seksual atau ketelanjangan, yang merugikan atau berbahaya hingga hak cipta. Bahkan konten-konten yang bermasalah tersebut, selain dapat diblokir oleh Kemenkominfo, juga dapat dijerat dengan sanksi pidana kesusilaan, perjudian, penghinaan hingga pengancaman.

"Oleh karenanya, permohonan INewsTV dan RCTI, sepatutnyalah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi," tegas Viktor.

Terlepas dari permohonan INewsTV dan RCTI tersebut, BuruhOnline Tv mendukung upaya dan langkah-langkah Pemerintah dalam melakukan pengawasan hingga menindak tegas konten-konten yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Namun demikian, layanan OTT merupakan bagian dari perkembangan telekomunikasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Sehingga terhadapnya, perlu diatur regulasi khusus yang tidak mempersamakan pengaturan layanan siar menggunakan frekuensi radio dengan yang memanfaatkan layanan internet," papar Viktor.

Sebelumnya, Corporate Legal Director MNC Group Christophorus Taufik, membantah bila materi judicial review ke MK bisa mengganggu penyiaran di media sosial. Bahkan, uji materi UU Penyiaran guna mendorong kesetaraan dan tanggungjawab moral konstitusional.

"Itu tidak benar. Permohonan uji materi RCTI dan iNews tersebut justru dilatarbelakangi keinginan untuk melahirkan perlakuan dan perlindungan yang setara antara anak-anak bangsa dengan sahabat-sahabat YouTuber dan Selebgram dari berbagai belahan dunia dan mendorong mereka untuk tumbuh, meningkatkan kesejahteraan mereka dan berkembang dalam tataran kekinian," tutur Taufik.

Taufik menyebut RCTI dan iNews sama sekali tidak berniat mematikan kreativitas penggiat media sosial. Gugatan tersebut dimaksud agar UU penyiaran bersinergi dengan undang-undang lainnya.

"Kami mendorong agar UU Penyiaran yang sudah jadul itu untuk bersinergi dengan UU yang lain, seperti UU Telekomunikasi yang sudah mengatur soal infrastruktur, UU ITE yang sudah mengatur soal Internet, dan UU Penyiaran sebagai UU yang mengatur konten dan perlindungan kepada insan kreatif bangsa memang tertinggal perkembangannya. Hal ini yang ingin kami dorong," ujar Taufik. (asp/idn)