Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi kemesraan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hasto kemudian mengungkit kasus Akhyar di kepolisian.
"Nah, untuk itu, ketika Ketua Umum Demokrat Mas AHY tampak akrab melakukan teleconference, ya partai tidak menanggapi, Tetapi mungkin karena pengalaman Demokrat yang lalu. Apalagi melihat dari Pak Akhyar yang sudah dipanggil oleh penegak hukum terkait persoalan itu mungkin agar pengalaman sulit di masa lalu tidak terjadi, atau apa pun, saya tidak mau berspekulasi," kata Hasto saat konperensi pers secara virtual, Jumat (28/8/2020).
Hasto menegaskan Akhyar bukan lagi kader PDIP. Dia dipecat karena ada laporan terkait penyelenggaraan MTQ.
"Jadi Akhyar bukan lagi menjadi anggota PDI Perjuangan. Kami telah melakukan pemecatan karena saat itu kami juga mendapatkan laporan dari DPC dan DPD, bukan hanya karena aspek tidak adanya kesabaran revolusioner sebagai anggota partai," tutur Hato.
"Tetapi juga karena ada indikasi yang dilaporkan daerah terkait persoalan ketika menyelenggarakan MTQ di mana yang bersangkutan pernah dipanggil dan harus mempertanggungjawabkan dana secara transparan sebesar, kalau tidak salah, Rp 4,6 miliar. Itu terkait MTQ loh, itu suatu momentum yang penuh dengan nilai keagamaan yang harusnya dihormati oleh semua pihak, tidak boleh ada penyalahgunaan sedikit pun," ungkapnya.
Hasto mengatakan PDIP bersikap tegas terhadap kader yang terlibat persoalan hukum. Dia menyebut hal itu tidak boleh terjadi.
"Ketua Umum PDIP itu selalu berbicara tentang politik yang membangun peradaban, tidak pernah berbicara dengan orang yang memang terindikasi dengan persoalan hukum ataupun persoalan yang oleh masyarakat sebenarnya tidak boleh terjadi," jelasnya.
Tonton juga 'PDIP Ungkap Alasan Tak Usung Akhyar di Pilwalkot Medan':
