Nadiem Makarim Kaget Ada Wacana Pendidikan Militer untuk Mahasiswa

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 27 Agu 2020 14:25 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kanan) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) menyimak arahan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas penyampaian program dan kegiatan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
Nadiem Makarim (Foto: dok. Antara Foto)
Jakarta -

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono sempat melontarkan wacana agar para mahasiswa bisa ikut pendidikan militer atau Program Bela Negara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku kaget saat mendengar adanya wacana wajib militer.

"Saya kaget waktu dengar di media di mana-mana mengenai wajib militer dan topik bela negara," kata Nadiem dalam raker bersama Komisi X DPR RI, di MPR/DPR RI, Senayan, Kamis (27/8/2020).

Nadiem menjelaskan tidak ada pemaksaan terhadap mahasiswa di tingkat universitas. Menurut dia, munculnya wacana pendidikan militer hanya spekulasi.

"Jadi saya mau langsung saja di awal saya selesaikan masalah ini. Tidak ada yang namanya wajib belajar, tidak ada yang namanya pemaksaan kurikulum apa pun militer atau bela negara di dalam universitas kita. Itu sama sekali tidak jadi bahan diskusi dan itu adalah spekulasi saja," jelas Nadiem.

Nadiem menjelaskan Kemenhan dan Kemendikbud bukan membahas soal pendidikan militer. Dua kementerian tersebut membahas kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapat SKS saat hendak mengambil program pelatihan militer.

"Yang kami diskusikan dengan Kemenhan yang saya sebenarnya sangat semangat adalah sebagai bagian dari Kampus Merdeka bisa mengambil 1 semester di perusahaan, 1 semester exchange di kampus lain, satu semester mengajar di kampus mengajar," ucap Nadiem.

"Bisa juga mengambil program secara voluntary kalau mau masuk program misalnya pelatihan perwira, officer tranning kayak di Amerika. Kalau kita ada pelatihan perwira dan mahasiswa kepengin ikuti itu, dia berhak dapat dapat SKS untuk program itu. Dan itu baik sekali melatih kepemimpinan melatih ketahanan nasional. Dia belajar ilmu ketahanan nasional, belajar ilmu militer dan secara fisik," sambungnya.

Nadiem menegaskan hal itu bersifat sukarela, bukan kewajiban. Menurutnya, setiap siswa dan mahasiswa dapat memilih sendiri pilihannya masing-masing tanpa paksaan.

"Jadi voluntary saja, semuanya sukarela. Sama seperti Kampus Merdeka. Mana mungkin kita dorong Merdeka Belajar, lalu mulai memaksa lagi mahasiswa dipaksa belajar. Tidak. Jadi mohon klarifikasi. Apa pun yang kita lakukan tentu dalam asas atau semangat kemerdekaan, merdeka sukarela, mahasiswa dan siswa memilih sendiri," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, wacana pendidikan militer satu semester mahasiswa ini disampaikan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono dalam sebuah diskusi online yang disampaikan melalui siaran pers, Minggu (16/8/2020). Trenggono mengatakan nantinya mahasiswa bisa mengikuti pendidikan militer yang nilainya bisa dimasukkan ke dalam SKS yang diambil.

"Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer. Nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan. Semua ini agar kita memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan kecintaan terhadap negara oleh milenial juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

"Komcad ini bukan wajib militer," kata Wahyu.

(hel/imk)