.webp)
Jokowi menyadari bahwa saat ini masih banyak aturan yang belum selaras. Karena itu, dia menegaskan pemerintah berkomitmen membenahi regulasi nasional.
"Bapak-Ibu yang saya hormati, yang pertama, regulasi nasional harus terus kita benahi, sekali lagi regulasi nasional harus kita terus benahi, regulasi yang tumpang-tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi. Ini yang harus kita rombak kita sederhanakan," papar Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, kata Jokowi, adalah dengan menerbitkan omnibus law. Dia berharap, dengan adanya omnibus law, kepastian hukum dapat terealisasi.
"Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan omnibus law, satu UU yang mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak sehingga antar-UU bisa selaras memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel serta bebas korupsi," imbuh Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi berbicara tentang pentingnya reformasi birokrasi. Dia ingin organisasi birokrasi lebih disederhanakan.
"Eselonisasi harus kita sederhanakan, tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat. Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi akan semakin memecah anggaran dengan unit-unit yang kecil-kecil, yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja," ujar dia.
Secara khusus, Jokowi pun menyoroti reformasi perizinan dan tata niaga. Menurut Jokowi, mereka yang berurusan dengan perizinan ini bukan hanya pengusaha besar, tapi juga pengusaha kecil dan menengah.
"Dan yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat. Oleh karena itu, tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus dirombak, apalagi tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan obat dan energi," tutur Jokowi.
(aan/fas)
