Round-Up

Jejak Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan hingga Divonis 6 Tahun Penjara

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 25 Agu 2020 06:02 WIB
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan divonis 6 tahun bui. Ia dinyatakan bersalah karena terima suap terkait PAW anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024.
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Bui. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Rangkaian persidangan terdakwa mantan komisioner Komisi Pemiihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 berakhir. Wahyu dijatuhi vonis enam tahun penjara.

Sidang vonis terhadap Wahyu digelar di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2020). Sidang dipimpin oleh hakim ketua Susanti Arsi Wibawani.

Vonis Wahyu lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa yang menuntut Wahyu 8 tahun penjara. Wahyu diputus hakim bersalah menerima suap di pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024.

Berikut Jejak Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan hingga Divonis 6 Tahun Penjara:

Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator

Majelis hakim menolak permohonan justice collaborator (JC) wahyu Setiawan karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan.

"Menimbang permohonan justice collaborator majelis hakim berpendapat sama dengan jaksa penuntut umum tidak dapat menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator karena yang dimaksud tidak memenuhi peraturan," ujar Hakim Ketua, Susanti Arsi Wibawani.

Wahyu sebelumnya mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC) dalam pusaran kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP.

Wahyu ingin membongkar keterlibatan pihak-pihak mana saja yang ada dalam kasus PAW ini.

Hak Politik Tidak Dicabut

Majelis hakim tidak mencabut hak politik Wahyu yang telah divonis 6 tahun penjara.

"Majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum dengan pencabutan hak politik terdakwa," kata hakim ketua Susanti Arsi Wibawani.

Hakim mengatakan Wahyu dijatuhi pidana yang bersifat pembinaan.

"Menimbang karena tidak sependapat, karena tidak ada alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana hukum pidana karena terdakwa dijatuhi hukum pidana namun masih bersifat pembinaan," ujar hakim Susanti.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4