Round-Up

Jejak Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan hingga Divonis 6 Tahun Penjara

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 25 Agu 2020 06:02 WIB
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan divonis 6 tahun bui. Ia dinyatakan bersalah karena terima suap terkait PAW anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024.
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Bui. (Foto: Ari Saputra)

Terima Suap-Gratifikasi Total Rp 1,1 Miliar

Wahyu diputus hakim bersalah menerima suap dan gratifikasi, jika digabung totalnya mencapai Rp 1 miliar. Majelis hakim mengatakan Wahyu terbukti menerima uang suap terkait PAW anggota DPR RI F-PDIP senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta.

Hakim mengatakan uang itu diterima Wahyu untuk melancarkan agar caleg Harun Masiku bisa melenggang di Senayan.

"Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dengan jaksa penuntut umum. Bahwa uang tersebut diterima oleh terdakwa sebagai permohonan yang diajukan oleh DPP PDIP agar Harun Masiku dapat menggantikan posisi Riezky Amelia sebagai anggota DPR RI 2019-2024," kata hakim ketua Susanti Arsi Wibawani.

Wahyu juga terbukti menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan terkait proses seleksi KPUD Papua Barat. Uang itu diserahkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa M Thamrin Payapo.

Jika ditotal, suap dan gratifikasi yang diterima Wahyu mencapai Rp 1,1 miliar yakni berasal dari suap PAW Rp 600 juta dan gratifikasi Rp 500 juta.

Divonis 6 Tahun Bui

Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Wahyu Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata hakim ketua Susanti Arsi Wibawani.

"Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Wahyu Setiawan 6 tahun penjara dan pidana denda Rp 150 juta, dengan ketentuan apabila tidak membayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 4 bulan," imbuhnya.

Wahyu terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ajukan Jadi Justice Collaborator

Wahyu mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC) dalam pusaran kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP.

"Sudah diajukan kemarin, pada saat di akhir sidang," ujar salah satu pengacara Wahyu, Saiful Anam, saat dihubungi, Selasa (21/7/2020). Pengajuan JC itu dilakukan pada Senin (21/7) kepada majelis hakim yang mengadilinya.

Saiful menyebut kliennya ingin membongkar keterlibatan pihak-pihak mana saja yang ada dalam kasus suap PAW yang juga menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku.