Gubernur Jakarta Anies Baswedan bakal membangun Kampung Susun Akuarium di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Gubernur terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengkritik seraya mengingatkan soal pelanggaran Perda. Ini Perda yang mengatur soal lokasi itu.
Ahok mengkritik pembangunan rumah susun di Kampung Akuarium, kawasan permukiman yang dulu pernah dia gusur. Bila Anies tetap membangun rusun di Kampung Akuarium, berarti Anies dinilainya melanggar Perda.
"Mungkin Pak Anies punya caranya melanggar perda dan UU tentang cagar budaya," kata Ahok melalui pesan singkat, Rabu (19/8) kemarin.
Pakar perkotaan dari Universitas Trisakti bergelar master Planologi dari ITB, Yayat Supriatna, menjelaskan kawasan Kampung Akuarium sejatinya milik negara. Maka, lahan itu tidak boleh berpindah kepemilikan menjadi milik pribadi-pribadi. Secara hukum, boleh saja Pemprov DKI membangun hunian di Kampung Akuarium, namun hunian tersebut tidak boleh menjadi hak milik penghuninya.
"Kalau di sana dibangun fungsi perumahan permukiman yang mendukung cagar budaya, artinya harus rumah susun sewa (Rusunawa), bukan rusun milik (Rusunami)," kata Yayat kepada detikcom, Senin (24/8/2020).
Baca juga: Jejak Perseteruan Ahok Vs Anies |
Yayat menjelaskan, Kampung Akuarium termasuk kawasan cagar budaya. Nantinya, rusunawa di Kampung Akuarium harus menunjang fungsi cagar budaya pula. Maka Pemprov DKI harus bisa mendidik warga Kampung Akuarium supaya punya usaha dan kegiatan yang memperkuat status kawasan. Namun terlebih dahulu, Anies harus tegas mengenai status Kampung Susun Akuarium yang dia bangun itu.
"Ini sampai sekarang Pak Gubernur nggak tegas, apakah akan dibangun dengan status rumah susun sewa atau hak milik? Harusnya Bapak Gubernur sejak awal mengatakan, di sini akan dibangun rumah susun sewa, bukan rumah susun milik. Kalau rumah susun milik, berarti itu dijual, padahal tanahnya tanah negara," kata Yayat.
Baca juga: Babak Baru Anies Vs Ahok di Kampung Akuarium |
Perda yang menjadi rujukan pembangunan kawasan di Jakarta adalah Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, selanjutnya disebut sebagai Perda RDTR.
Perda ini ditandatangani pada 17 Februari 2014 oleh Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dokumen Perda beserta lampirannya diakses detikcom dari situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Senin (24/8/2020).
 Pengamat tata kota Yayat Supriatna Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom |
