Jejak Perseteruan Ahok Vs Anies

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 20 Agu 2020 11:47 WIB
Anies temui Ahok
Anies dan Ahok (Noval/detikcom)
Jakarta -

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seolah tak ada akhirnya. Adu argumen perihal kebijakan yang diambil untuk DKI Jakarta kerap mewarnai hubungan keduanya.

Kritik kerap dilontarkan Ahok kepada Anies. Begitu pula dengan Anies, yang juga kerap 'mengusik' masa-masa kepemimpinan Ahok kala itu.

Terbaru, Ahok mengkritik kebijakan Anies yang membangun kembali Kampung Akuarium, yang sebelumnya digusur oleh Komisaris Utama Pertamina itu. Menurut Ahok, kebijakan Anies itu berpotensi melanggar undang-undang (UU).

Kritik tajam itu pun menambah perseteruan yang terjadi sejak Pilgub DKI Jakarta pada 2017. Berikut jejak panjang perseteruan Anies vs Ahok:

Pilgub DKI Tahun 2017

Awal perseteruan Anies dengan Ahok bermula dari Pilgub DKI Jakarta pada 2017. Keduanya kerap saling sindir, baik perihal kebijakan yang diambil Ahok maupun janji politik yang diusung Anies.

Misalnya saja mengenai kebijakan reklamasi hingga penggusuran yang dilakukan Ahok saat itu. Di panggung debat calon Gubernur DKI pada Januari 2017, Anies menyebut Ahok hanya tegas soal penggusuran.

"Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, Alexis, lemah!" kata Anies saat berdebat dengan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni di arena Debat Pilgub DKI 2017, Hotel Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (13/1/2016).

IMB Pulau Reklamasi

Perseteruan keduanya pun berlanjut setelah Ahok bebas dari penjara. Ahok kala itu harus mendekam 2 tahun di penjara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, setelah diputus bersalah dalam kasus penistaan agama. Sementara itu, Anies dan Sandiaga Uno saat itu memenangi kursi DKI-1 dan DKI-2.

Perseteruan kali ini perihal izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies saat itu 'menyeret' Ahok setelah keputusannya menerbitkan IMB di Pulau Pantai Maju atau Pulau D dipertanyakan banyak pihak.

Menurut Anies, pergub yang dibuat Ahok menjadi dasar hukum pengembang atas bangunan yang ada di pulau reklamasi. Anies pun menilai penerbitan pergub untuk pulau reklamasi tak lazim.

"Saya juga punya pertanyaan yang sama. Lazimnya, tata kota ya diatur dalam perda, bukan pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya perda itu perlu waktu lebih lama," kata Anies, Rabu (19/6/2019).

Ahok tak tinggal diam. Bagi Ahok, Anies hanya pandai bersilat lidah. Ahok pun heran terhadap sikap Anies yang menerbitkan izin mendirikan bangunan di pulau reklamasi dengan bersandar pada Pergub Nomor 206 Tahun 2016 yang dibuat pada eranya.

"Aku udah malas komentarinya. Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, udah lama aku terbitkan IMB. Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100-an triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang jual lahan hasil reklamasi. Anies kan anti-reklamasi dan gubernur paling hebat, berani lawan putusan kasasi PTUN soal reklamasi," ucap Ahok saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/6/2019).

Tonton juga video 'Kampung Akuarium yang Digusur Era Ahok, Kini Resmi Dibangun Anies':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2