HD Rapat Bareng KPK, Bahas Konflik Aset PT KAI di Sumsel

Raja Adil Siregar - detikNews
Kamis, 13 Agu 2020 18:44 WIB
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru (dok. Istimewa)
Foto: Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru (dok. Istimewa)
Palembang -

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aset milik PT KAI. Herman Deru berharap aset yang ada dapat segera dimanfaatkan.

"Ini akan menjadi pijakan awal Pemprov bersama KPK agar permasalahan aset PT KAI ini tetap terjaga. Namun pemanfaatannya dilaksanakan bersama dan ini simbiosis mutualisme jadi PT KAI tidak rugi dan Pemda dapat manfaat," kata Herman Deru saat rakor bersama PT KAI dan KPK secara virtual, Kamis (13/8/2020).

Menurut pria yang lebih akrab disapa HD ini, perselisihan aset KAI dan masyarakat tidak hanya terjadi di Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat saja. Tetapi juga terjadi di Kabupaten OKU Timur.

Penyelesaian aset menjadi berlarut karena bupati dan wali kota terbentur dengan UU Perkeretaapian. Sehingga pemanfaatan aset tidak berjalan secara maksimal.

"Dari pengalaman saya bupati (OKU Timur) 10 tahun benturannya di situ. Padahal seiring berjalan waktu kadang ada space di dekat rel misalnya, bisa dimanfaatkan lebih produktif," kata HD.

Melalui rakor ini Herman Deru berharap persoalan dapat diselesaikan tanpa harus mengganggu aset PT KAI. Namun aset dapat memberikan manfaat untuk menambah penerimaan daerah.

Selanjutnya, HD berharap ribuan tiang LRT di Palembang dapat dimanfaatkan untuk space iklan. Selain menjadi salah satu sumber pendapatan daerah (PAD), ribuan tiang itu juga lebih terjaga kebersihannya.

"Kenapa kita tidak sama-sama menjadikan tiang LRT ini space iklan menarik. Tentu kerja samanya diperjelas agar potensi ini bisa dikembangkan. Jadi selain keindahan tidak terganggu kita bisa dapat juga pemasukan bagi daerah," katanya.

Terpisah, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan meminta pemda dan masyarakat menyelesaikan persoalan aset PT KAI di empat kabupaten/kota secara tidak tergesa-gesa. Termasuk kedua pihak harus sama-sama menyatukan pemahaman bahwa penyelesaian tidak boleh merugikan salah satu pihak.

"Saya mengikuti persoalan aset Pertamina dan Pemprov Sumsel, solusi demikianlah yang diharapkan. Kami sangat tidak mendorong ada gugat-menggugat," tegas Pahala.

Menurutnya persoalan seperti ini tak hanya terjadi di Sumsel saja, melainkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Pahala berharap melalui kerja sama ini tidak pihak yang jadi dirugikan.

"Kalau soal kuat-kuatan bukti jadi panjang dan waktu habis. Jadi tak usah kita bicara kalau egonya masih ada," tegas Pahala.

(ras/jbr)