Mendapat Penolakan, Penertiban Aset PT KAI di Cirebon Sempat Panas

Sudirman Wawad - detikNews
Rabu, 29 Jul 2020 16:14 WIB
Penertiban aset PT KAI di Cirebon
Penertiban aset PT KAI di Cirebon (Foto: Sudirman Wawad/detikcom).
Cirebon -

PT KAI Daop 3 Cirebon menertibkan dua aset yang dijadikan rumah usaha di Jalan Ampera Kota Cirebon, Jawa Barat. Petugas sempat diadang warga yang menolak penertiban.

Penertiban dua aset milik PT KAI itu sempat memanas. Warga yang menolak ditertibkan terlibat saling dorong dengan petugas PT KAI. Petugas gabungan dari Polres Cirebon Kota dan Kodim 0614/Kota Cirebon berusaha menengahi.

PT KAI Daop 3 Cirebon dan pemilik usaha, serta warga yang menolak bermusyawarah untuk mencari solusi atas penertiban tersebut.

Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon Luqman Arif mengatakan penertiban merupakan langkah untuk menyelamatkan aset negara. "Penertiban ini agar aset tersebut tidak disalahgunakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Luqman sesuai penertiban, Rabu (29/7/2020).

Luqman menjelaskan penertiban tersebut berdasarkan SE Menteri BUMN RI Nomor SE-09/MBU/2009 perihal Penertiban Aset Tanah dan Bangunan, serta surat dari KPK RI Nomor R.4002/10-12/09/2014 tentang Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan PT KAI. Pihaknya juga telah menempuh cara sesuai prosedur.

Menurut Luqman, pemilik usaha yang menyewa aset negara di Jalan Ampera nomor 31A dan 33A tak pernah membayar sewa sejak 2013. "Tidak ada ikatan, tidak ada kontrak dengan PT KAI selaku pemilik. Pemilik usaha tidak membayar sewa sejak 2013 sehingga ditertibkan," ucap Luqman.

Sebelum menertibkan aset itu, Luqman mengaku telah menempuh langkah persuasif. Namun, pemilik usaha tak pernah merespon. Pihak KAI meminta pemilik usaha untuk mengosongkan tempatnya.

"Ini milik PT KAI yang sah dan legal secara hukum berdasarkan alas hak berupa sertifikat hak pakai Nomor 21 Tahun 1988. Totalnya ini luas bangunan mencapai 78 meter persegi, dan luas tanah 1.152 meter persegi," kata Luqman.

Sementara itu, salah seorang perwakilan warga Jalan Ampera Iswardi Cahyono mengatakan tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha itu diklaim sebagai aset Keraton Kasepuhan. "Ini tanah keraton, kami diberi mandat untuk menjaga dan mengelolanya," kata Iswardi Cahyono.

Iswardi dan warga lainnya kekeh menolak. Padahal, PT KAI Daop 3 Cirebon menunjukkan surat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia mengatakan, warga hanya mempertahankan haknya sesuai bukti-bukti yang ada. "Kami ada buktinya, jangan semena-mena semau sendiri, ini negara hukum," ujar Iswardi.

Iswardi juga sempat menunjukkan surat keterangan yang ditandatangani Sultan Sepuh XIV, PRA Arief Natadiningrat, dan dilengkapi materai. Surat itu menerangkan mengenai pemberian izin pengelolaan tanah di kawasan Jalan Ampera, Kota Cirebon. "Kami mengelola tanah ini tanpa ada pungutan apapun dari keraton," kata Iswardi.

Tonton video 'Eksklusif! Cerita Asam Manis Masinis Kereta Api Lokomotif':

[Gambas:Video 20detik]



(mso/mso)