Sejumlah keluarga pejabat dan mantan pejabat maju dalam beberapa Pilkada yang ada di Sumatera Utara (Sumut). Hal ini dinilai merupakan bentuk dari feodalisme politik.
"Itu fenomena baru dalam demokrasi kita atau kita sebut feodal demokrasi lah. Feodalisme politik itu tidak terbantahkan dalam konstelasi politik Indonesia modern saat ini, terutama pasca-reformasi," ujar akademisi Departemen Ilmu Politik FISIP USU, Indra Fauzan PhD, Kamis (13/8/2020).
Indra menilai fenomena seperti ini terjadi karena kontestasi politik di Indonesia dilakukan secara terbuka. Dia menilai sistem demokrasi di Indonesia mendukung terciptanya feodalisme politik.
"Ini karena setelah demokrasi, dibukalah pintu-pintu kontestasi secara terbuka sehingga fenomena ini bermunculan. Nah, jadi alam demokrasi kita memang membuka pintu itu," tuturnya.
Indra menjelaskan fenomena keluarga pejabat maju di Pilkada ini tidak menunjukkan partai kekurangan kader yang memiliki kemampuan. Menurut dia, hal ini terjadi karena partai-partai pragmatis melihat peluang saat Pilkada.
"Ya kalau di satu sisi kita melihat memang ada semacam pragmatisme politik. Pragmatisme itulah yang kemudian dimanfaatkan partai-partai politik untuk mereka mengusung kandidat mereka. Tentunya partai-partai politik itu mereka punya perhitungan-perhitungan sendiri. Ada kandidat yang fenomenal, tapi mereka misalnya belum punya partai," ucapnya.
Baca juga: Daftar 168 Calon PDIP di 28 Provinsi |
