Ajukan Banding, Pemprov DKI Yakin Menang Lawan Golden Crown

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 12 Agu 2020 15:53 WIB
Satpol PP segel diskotek Golden Crown Jakarta Barat
Satpol PP menyegel Diskotek Golden Crown Jakarta Barat (Arief/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta yakin akan memenangi banding atas putusan Golden Crown di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Keyakinan ini lantaran Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan berkas secara lengkap.

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah mengatakan banding terhadap putusan PTUN terhadap tempat hiburan malam di Jakarta Barat (Golden Crown) sudah dilakukan.

"Kita yakin bisa menang, karena aturan penutupan Golden Crown sudah sesuai perda dan aturan hukum berlaku," kata Yayan saat dihubungi wartawan, Rabu (12/8).

Yayan menyatakan, di mata hukum, semua punya hak yang sama. Dan Biro Hukum, kata dia, sudah melampirkan berkas banding dengan lengkap.

"Saya harap ini menjadi bahan kajian bagi hakim," ungkap Yayan

Saat ditanya apakah berkas hasil tes urine BNN saat melakukan razia pada Kamis (6/2), ada 107 pengunjung Golden Crown diduga positif mengkonsumsi narkoba, Yayan mengaku sudah masuk dalam materi.

"Sudah kami lampirkan. Kita tinggal menunggu hasil putusan banding saja. Insyaallah, hasil putusan bisa membuat efek jera," terangnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI mencabut usaha diskotek pada 7 Februari setelah dilakukan razia dan didapati 213 pengunjung diskotek positif memakai narkoba. Golden Crown lalu melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Hasilnya PTUN Jakarta memerintahkan Pemprov DKI Jakarta mencabut penutupan Golden Crown di Jakarta Barat. PTUN Jakarta menilai Pemprov telah sewenang-wenang dalam penutupan izin usaha Golden Crown yang dikelola oleh PT Mahkota Aman Sentosa (MAS).

"Mewajibkan tergugat mencabut SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT MAS tanggal 7 Februari 2020," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta pada 30 Juni 2020.

Duduk sebagai ketua majelis Joko Setiono dengan anggota Sutiyono dan Nasrizal. Majelis menilai tindakan Pemprov DKI merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur) karena melanggar Pasal 38 ayat 2 huruf t Pergub Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

"Secara mutatis mutandis juga melanggar asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan," ujar majelis PTUN Jakarta.

Putusan PTUN Jakarta senada dengan argumen pihak Golden Crown. Menurut pihak Golden Crown, pengunjung memakai dan mendapatkan ekstasi bukan di diskotek, melainkan pengunjung yang datang ke diskotek sudah memakai ekstasi.

"Mereka menggunakan narkoba jenis ekstasi dibawa dari luar manajemen pihak Crown. Para pengunjung tersebut justru menggunakan/mengkonsumsi narkoba yang dibawa dari luar lokasi Golden Crown," ujar kuasa PT MAS, Sabungan Pandiangan, yang dikutip dari berkas gugatan.

(asp/idn)