Round-Up

Anies Kena Sindir Gegara Urusan Toa Banjir

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 06:48 WIB
Disaster Warning System (peringatan dini bencana) milik Pemprov DKI (Dok. BPBD DKI)
Foto: Disaster Warning System milik Pemprov DKI (Dok. BPBD DKI)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengadaan toa untuk peringatan dini banjir tidak dilanjutkan lagi karena sudah tidak relevan. Anggota DPRD DKI Jakarta angkat suara.

Anies bahkan menyebut Toa yang sebelumnya sudah dipakai dapat dimuseumkan.

"Jadi jangan diteruskan belanja ini (Toa) dan ini boleh jadi museum," ujar Anies dalam rapim pembahasan penanganan banjir yang disiarkan channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, pada Jumat (7/8/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan Toa yang pernah digunakan itu merupakan hasil hibah dari Jepang.

Menurut Anies, hibah tersebut merupakan cara promosi Jepang agar Pemprov DKI mau membeli Toa di lain waktu.

"Ini (Toa) adalah cara promosi (Jepang) paling bagus. Hibah dulu, habis itu pengadaan dan strategi mereka sukses, lalu kita belanja terus ke Jepang. La, buat apa? Ini kalau untuk kasus immediate seperti tsunami boleh. Kalau kita punya musuh perang, ini perlu warning system, ada pesawat perang lewat. Tapi kan tidak, nggak perlu ini semua," katanya.

Pengadaan toa ini sempat dianggarkan pada awal 2020. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS.

BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau toa yang umum ditemukan. Enam DWS itu untuk menambah sejumlah 'bukan Toa biasa' yang sudah ada di sejumlah kelurahan di Jakarta.

Kala itu, rincian anggaran pengadaan DWS ditampilkan dalam Penyempurnaan RKA (Rencana Kerja Anggaran) RAPBD 2020, yang diunggah di apbd.jakarta.go.id. Berikut adalah rincian biaya pengadaan 6 DWS senilai Rp 4,073 miliar:

6 set stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf Radio, Rp 3,122 miliar.

- 6 set pole (menara) DWS, Rp 353,096 juta.
- 6 set modifikasi software untuk Telementry dan Warning Console, Rp 416,215 juta.
- 6 set coaxial arrester, Rp 14,124 juta
- 6 set 30W horn speaker buatan lokal, Rp 7,062 juta.
- 6 set storage battery 20AH, 24V, Rp 70,618 juta.
- 6 set 3 element yagi antenna, Rp 90,392 juta.

Ternyata, rencana pembelian itu sudah dibatalkan dan anggarannya dialihkan.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan anggaran Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS atau Toa kini sudah dibatalkan. Hal itu karena terjadi terjadi refocusing anggaran untuk dialihkan dalam penanganan COVID-19.

"Nggak, nggak ada (pembelian Toa). Kan refocusing," ujar Sabdo saat dihubungi, Jumat (7/8).

Tonton video 'Anies Hentikan Program Toa untuk Peringatan Dini Banjir!':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2