Anies Minta Setop Pengadaan, 3 Toa Banjir Masih Terpasang di Petogogan

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar Toa peringatan dini banjir untuk tidak dilanjutkan pengadaannya dan yang sudah terpasang dapat dimuseumkan. Namun Kelurahan Petogogan di Jakarta selatan sudah memasang Toa tersebut.

Lurah Petogogan Muhammad Nur mengatakan Toa sudah terpasang di tiga RW. Toa tersebut pun masih aktif digunakan hingga saat ini.

"Jadi kita ada 3 titik Toa-nya. Kan yang banjir itu di RW 01, 02, 03. RW 01 dipasang, RW 02 dipasang di atas gedung kelurahan, RW 03 ada di tengah-tengah warga. Terpakai, aktif kok, masih aktif," kata Nur saat dihubungi, Sabtu (8/8/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tonton juga 'Anies Hentikan Program Toa untuk Peringatan Dini Banjir!':

[Gambas:Video 20detik]

Nur menuturkan Toa tersebut sudah lama terpasang. Dikatakan Nur, Toa tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan peringatan banjir, tapi juga menginformasikan bencana lainnya, termasuk info seputar virus Corona (COVID-19).

"Kan udah lama itu (Toa terpasang). Sekarang gini, Toa itu digunakan sosialisasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), bukan peringatan banjir aja, jadi kita bisa manual. Pak RW bisa menginformasikan ke pada warga terkait apa pun. Kalau sekarang ini terkait dengan COVID. Jadi pagi siang sore malam itu selalu diumumkan disosialisasikan," tuturnya

"Jadi digunakan untuk menginformasikan sosialisasikan terkait dengan COVID, 3M, dan lain-lain. Itu pagi-siang-sore itu digunakan. Kita bisa secara manual menginformasikan kepada warga," sambungnya.

Nur sendiri merasa bingung apabila Toa yang sudah terpasang kemudian dicopot untuk dimuseumkan. Dia mengatakan pengadaan Toa bukan berasal dari anggaran kelurahan, sehingga dia akan mengikuti apa pun kebijakan terkait tindak lanjut Toa tersebut.

"Dicopot, diganti nggak sama yang baru? Kan udah dipasang, kok dicopot? Kalau itu nggak digunain lagi, nanti untuk kasih tahu banjirnya pakai apa? Kalau saya si ikut aja (kebijakan) terserah nanti yang punya anggaran BPBD anggaran yang punya Toa. Kalau mau dicopot silakan, kalau mau dimuseumkan silakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Nur mengaku belum mendapatkan informasi secara langsung dari Anies perihal rencana memuseumkan Toa yang sudah terpasang. Menurutnya, lebih baik Toa dibiarkan saja terpasang karena lebih mudah untuk memberi informasi kepada warga.

"Ya kita kan belum ada informasi dari Pak Gubernur mau diapain, sedangkan alat itu kan dari BPBD bukan dari kita bukan dari pengadaan kelurahan, itu dari BPBD masang di situ gunanya untuk menginformasikan akan terjadi banjir dan lain-lain. Dibiarkan terpasang karena kegunaannya tidak untuk kasih tau masyarakat banjir aja, kalau ada informasi-informasi apa kebakaran kita bisa gunakan itu, karena daerahnya padat penduduk," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan mengatakan Toa yang pernah digunakan itu merupakan hasil hibah dari Jepang. Menurutnya, hibah tersebut merupakan cara promosi Jepang agar Pemprov DKI mau membeli Toa di lain waktu.

"Kita mesti benar-benar membuat sistem. Ini adalah Toa, belum sistem. Saya cek ini, kenapa coba kita pakai ini? Dan adanya cuma di 15 kelurahan, awalnya dari mana? Dari Jepang ya? Hibah, sesudah hibah? Kita pengadaan," kata Anies dalam rapim pembahasan penanganan banjir yang disiarkan channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (7/8)

"Ini (Toa) adalah cara promosi (Jepang) paling bagus. Hibah dulu, habis itu pengadaan dan strategi mereka sukses, lalu kita belanja terus ke Jepang. Lha, buat apa? Ini kalau untuk kasus immediate seperti tsunami boleh. Kalau kita punya musuh perang, ini perlu warning system, ada pesawat perang lewat. Tapi kan tidak, nggak perlu ini semua," sambungnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya