Anies Setop Pengadaan Toa Peringatan Banjir, PKB: Perencanaan Tak Matang

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 18:55 WIB
Disaster Warning System (DWS) yang dipakai BPBD DKI untuk sebar peringatan dini banjir ke warga (dok. BPBD DKI Jakarta)
Disaster Warning System (DWS) yang dipakai BPBD DKI untuk sebar peringatan dini banjir ke warga. (dok. BPBD DKI Jakarta)
Jakarta -

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai penyetopan pengadaan Toa peringatan dini banjir sebagai bentuk perencanaan Pemprov DKI yang tidak matang. Ilyas menyambut baik peniadaan program pengadaan Toa itu.

"Iya karena perencanaannya tidak matang, menurut saya kalau ditiadakan tidak ada masalah, lebih bagus malah. Kita mendukung meniadakan program Toa ini," ujar Ilyas saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

Menurutnya, solusi penanggulangan banjir tak berkaitan dengan Toa, melainkan aksi penanganannya di lapangan. Dia menyinggung Kali Ciliwung yang tak kunjung dirapikan.

"Permasalahan banjir ini bukan masalah Toa, action di lapangannya, pada waktu itu banjir besar sampai hari ini saja belum jalan kan untuk perapian Kali Ciliwung," ucapnya.

Terkait dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya membuat sistem pengendalian banjir, Ilyas menyebut hal itu tidak perlu dilakukan. Sebab, sistem pengendalian banjir sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, seperti Fauzi Bowo atau Foke.

"Sistem yang ada sudah bagus, sistem yang ada ini untuk pengendalian banjir di DKI Jakarta dari zaman Pak Foke sampai hari ini sudah bagus. Tinggal dijalankan aja. Misalnya saya kasih contoh, Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, kalau musim banjir dia banjir nggak? Nggak kan," katanya.

Ilyas mengatakan saat ini Jakarta masih mengalami banjir karena tidak ada aksi nyata penanggulangan banjir. "Ya karena tidak ada action, kita perlu action. Sudahlah, kita nggak usah bicara teori di DKI, action kerja nyata," ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengadaan Toa untuk peringatan dini banjir tidak dilanjutkan lagi karena sudah tidak relevan. Ternyata rencana pembelian itu sudah dibatalkan dan anggarannya dialihkan.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan anggaran Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS atau Toa kini sudah dibatalkan. Hal itu karena terjadi refocusing anggaran untuk dialihkan dalam penanganan COVID-19.

"Nggak, nggak ada (pembelian Toa). Kan refocusing," ujar Sabdo saat dihubungi, Jumat (7/8).

Tonton video 'Anies Hentikan Program Toa untuk Peringatan Dini Banjir!':

[Gambas:Video 20detik]



(aud/aud)