Sobek Amplop Penambang Pasir, Nelayan Makassar: Kami Tak Niat Robek Uang

Hermawan Mappiwali - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 21:14 WIB
Warga demo kawal 3 warga Pulau Kodingareng diperiksa polisi karena aksi perobekan amplop dari penambang pasir (Hermawan-detikcom).
Warga demo kawal 3 warga Pulau Kodingareng diperiksa polisi karena aksi perobekan amplop dari penambang pasir. (Hermawan/detikcom)

Dengan demikian, lanjut Ady, dia berharap penyidik tak melanjutkan kasus ini karena perobekan tersebut tak pernah didasari unsur penghinaan mata uang sebagai simbol negara. Sebaliknya, Ady menilai kasus tersebut cenderung melemahkan gerakan penolakan nelayan terhadap aktivitas tambang pasir oleh PT B di wilayah tangkap mereka selama ini. Ady juga menilai proses hukum saat ini sebagai proses kriminalisasi nelayan.

"Nah kami menilainya proses ini sebagai perlawanan (kepada) warga. Kami melihatnya sebagai kriminalisasi, upaya untuk meredam perlawanan warga terhadap aktivitas pertambangan yang terjadi di wilayah tangkap nelayan Pulau Sangkkarrang," ungkap Ady.

Hal senada disampaikan Walhi Sulawesi Selatan hari ini turut menggelar aksi di Direktorat Polair Polda Sulsel tempat ketiga warga diperiksa. Mereka menduga pemeriksaan tersebut sebagai upaya kriminalisasi nelayan yang selama ini menolak aktivitas penambangan pasir di sekitar Pulau Kodingareng.

"Menurut kami pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya kriminalisasi nelayan yang selama ini melakukan aksi penolakan terhadap tambang pasir laut yang dilakukan oleh PT B. Kemudian teman-teman ada di sini untuk memberikan support memberi dukungan bahwa apa yang disangkakan, apa yang didugakan kepada nelayan di Pulau Kodingareng itu tidak benar," ujar Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin.

Kasus ini bermula saat PT B sebagai perusahaan yang menambang pasir di laut Makassar mengajak sejumlah nelayan dan warga di Pulau Kodingareng bersama-sama melakukan survei lokasi penambangan pasir. Perusahaan lalu memberi upah berupa uang dalam amplop kepada warga yang ikut melakukan survei.

Namun, karena warga sudah sedari awal menolak adanya tambang pasir, amplop tersebut kemudian disobek. Aksi perobekan itu kemudian terekam video dan tersebar di media sosial.

Polisi lalu menyelidiki dugaan perusakan mata uang itu dan menemukan uang yang sudah rusak. Perusakan uang ini melanggar Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Jadi waktu itu ada yang upload di Facebook, kemudian dari Facebook itu anggota ada yang mengetahui, ini merupakan tindak pidana mata uang, kemudian anggota membuat laporan polisi model A," kata Direktur Ditpolair Polda Sulawesi Selatan Kombes Hery Wiyanto kepada wartawan di kantornya, Jalan Ujung Pandang, Senin (3/8).

Halaman

(jbr/jbr)