Komisioner KPAI Kritik Nadiem soal PPDB dan Pembelajaran Jarak Jauh

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 01 Agu 2020 16:16 WIB
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.
Komisioner KPAI Retno Listyarti (Foto: dok. Istimewa)

Dia berharap anggaran POP dialihkan untuk menggratiskan internet siswa dan memberi bantuan gadget bagi yang membutuhkan. Dia juga mendorong agar kurikulum darurat saat pandemi Corona dapat segera diselesaikan.

"Gunakan untuk, pertama penggratisan internet, Kemendikbud dapat berkoordinasi dengan Keminfo sesuai kewenangannya. Kedua, bantuan gadget bagi anak-anak miskin dan para guru honorer. Ketiga, Kemendikbud segera selesaikan kurikulum dalam situasi darurat 'kurikulum adaptif' yang dapat meringankan guru, siswa, dan para orang tua," ucap Retno.

Diketahui, pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan kebijakan yang diambil pemerintah di tengah masa pandemi virus Corona (COVID-19). Hingga saat ini, Mendikbud Nadiem masih mewajibkan sekolah yang berada di zona nonhijau untuk melakukan PJJ.

"Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA KUNING, ORANYE, DAN MERAH, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan belajar dari rumah (BDR)," demikian isi buku saku yang dibuat Kemendikbud, seperti dilihat, Minggu (12/7).

Namun pelaksanaan PJJ pun tak terlepas dari berbagai keluhan, baik dari siswa, guru, maupun orang tua. Beragam kendala utama yang banyak dirasakan masyarakat adalah terkait biaya kuota internet, sinyal, gadget yang tak memadai, hingga tugas yang berlebihan.

Sementara itu, Nadiem menjelaskan Program Organisasi Penggerak (POP) dibentuk guna menemukan bibit inovasi dari berbagai macam elemen masyarakat untuk dunia pendidikan. Komisi X DPR RI menyebut anggaran dari POP adalah sebesar Rp 595 miliar.

"Di dalam penjelasan Kemendikbud saat rapat kerja dengan Komisi X, skemanya tunggal, yaitu dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Waktu itu kita sepakati Rp 595 miliar," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda kepada detikcom, Jumat (24/7).

Selain itu, mengenai PPDB jalur zonasi tertuang dalam Permendikbud 44/2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Sebelumnya, kuota jalur zonasi di PPDB minimal 80 persen. Saat ini, kuota zonasi minimal 50 persen. Dengan demikian, kuota untuk jalur prestasi bisa lebih besar.

Halaman

(dnu/dnu)