Kasus pelarian Djoko Tjandra menarik beberapa aparat penegak hukum terlibat dalam permasalahan. Salah satunya jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang disorot setelah dicopot oleh Kejaksaan Agung lantaran sempat melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra.
Nama Pinangki, yang sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, awalnya mencuat setelah fotonya yang viral beredar di media sosial bersama Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking, yang merupakan pengacara Djoko Tjandra. Mulai dari itu, akhirnya pihak Kejagung kemudian melakukan pemeriksaan internal kepada pejabatnya yang diduga berkaitan dengan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu.
Setelah proses penyelidikan, akhirnya pihak Kejagung pun membeberkan hasil pemeriksaan tersebut. Kejagung memutuskan membebastugaskan Pinangki dari jabatannya.
"Wakil Jaksa Agung telah memutuskan, sesuai keputusan Wakil Jaksa Agung Nomor Kep/4/041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural. Artinya di-nonjob-kan kepada terlapor (jaksa Pinangki)," kata Hari Setiyono di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2020).
Hari mengungkapkan Pinangki terbukti melanggar disiplin. Pinangki terbukti pergi ke ke luar negeri tanpa izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali sepanjang 2019.
"Setelah dilakukan inspeksi kasus, diperoleh keterangan pihak-pihak, katakanlah saksi, terhadap keberadaan foto tersebut, maka diperoleh bukti dari hasil pemeriksaan tersebut terlapor atas nama Dr Pinangki Sinar Malasari, jabatan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali dalam tahun 2019," ujar Hari.
"Dengan demikian, hasil pemeriksaan pengawasan inspeksi kasus terhadap permasalahan ini telah selesai dan pimpinan menjatuhkan disiplin tingkat berat sebagaimana saya sampaikan tadi pembebasan dari jabatan struktural," imbuhnya.
Meski begitu, nama Pinangki tidak berhenti disorot setelah dicopot oleh Kejagung. Pemberlakuan hukuman pidana pun dipertanyakan oleh sejumlah pihak.
Salah satu yang menyoroti adalah Menko Polhukam Mahfud Md, yang menilai Pinangki tidak cukup hanya dibebastugaskan. Mahfud meminta aparat penegak hukum juga memproses Pinangki secara pidana.
"Yang di internal pemerintah di mana ada indikasi keterlibatan pejabat-pejabat dan pegawai itu di Polri polisinya sudah ditindak dipidanakan, kemudian juga di Kejagung yang diduga juga melibatkan orang di sana itu sudah mulai bertindak dengan mencopot si Pinangki dan itu harus segera diselidiki itu proses pidananya karena itu telanjang sekali, ada permainan hukum pidana di sini," kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (30/7/2020).
