.webp)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pidato mengenai raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun 2019. Dalam pidatonya, Anies melaporkan APBD DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 62,30 triliun atau 83,07%.
"Pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 74,99 triliun dan terealisasi sebesar Rp 62,30 triliun atau 83,07%," ujar Anies di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2020).
Anies kemudian menjelaskan mengenai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp 40,29 triliun atau 90,48% dari target Rp 44,54 triliun. Selain itu, ada retribusi daerah Rp 587,38 miliar atau 82,71% dari target Rp 710,13 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Realisasi PAD lainnya yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 619,45 miliar atau 100,17% dari dengan target Rp 618,38 miliar. Kemudian ada lain-lain pendapatan asli daerah Rp 4,20 triliun atau 84,44% dari target Rp 4,97 triliun.
Selain itu, ada komponen PAD lainnya yakni realisasi dana perimbangan sebesar Rp 14,19 triliun atau 68,02% dari target Rp 21,31 triliun. Kemudian komponen ketiga adalah realisasi lain-lain pendapatan yang sah yang mencapai Rp 2,04 triliun atau 73,28% dari target Rp 2,78 triliun.
Lebih lanjut, Anies mengatakan, untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp 64,93 triliun atau 83,41% dari target 77,85 triliun.
"Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 29,56 triliun atau 88,80% dari anggaran sebesar Rp 33,29 triliun, dan realisasi belanja langsung sebesar Rp.35,37 triliun atau 79,38% dari anggaran sebesar Rp.44,56 triliun," katanya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, besaran belanja daerah tersebut digunakan untuk pelaksanaan 5 program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Pertama yakni, Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya.
Kedua, melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Ketiga, Jakarta tempat wahana aparatur negara yang
berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
Kemudian yang keempat Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prioritas yang kelima yakni Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinnekaan.
(gbr/gbr)
