Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia bahwa 63,1% masyarakat setuju Pilkada 2020 ditunda bukanlah hal yang mengejutkan. Perludem menyebut mayoritas masyarakat menganggap Pilkada saat pandemi Corona bukanlah prioritas.
"Temuan Indikator ini sebenarnya tidak mengejutkan. Dalam banyak survei sebelumnya baik yang dirilis Litbang Kompas ataupun LIPI, hampir semua menemukan bahwa mayoritas masyarakat menganggap Pilkada di masa pandemi bukanlah suatu prioritas," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada wartawan, Selasa (21/7/2020).
Titi menyebut menyelenggarakan Pilkada saat pendemi adalah sebuah tantangan bagi pemerintah. Titi mengungkapkan pemerintah harus mengantisipasi keragu-raguan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan saat pendemi ini.
"Tentu ini jadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah. Selain berhadapan dengan upaya untuk mencegah penularan COVID-19 dalam aktivitas penyelenggaraan Pilkada 2020, mereka juga harus mengantisipasi skeptisme masyarakat atas Pilkada itu sendiri," kata dia.
Pelaksanaan Pilkada akhir tahun ini, menurut Titi, bukanlah keputusan yang tanpa kontroversi. Titi menyebut banyak pihak yang menginginkan agar Pilkada ditunda hingga 2021.
"Keputusan melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 bukanlah keputusan yang tanpa kontroversi. Sejak awal sudah banyak suara untuk menunda Pilkada ke pertengahan 2021. Namun kan pemerintah khususnya bergeming. Tetap kukuh dengan pendiriannya. Pemerintah memang dalam hal ini nampak ngotot harus ada Pilkada, dengan Penyelenggara Pemilu yang juga cenderung mengamini rencana itu," tuturnya.
