Survei Indikator: 63,1% Publik Ingin Pilkada 2020 Ditunda

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 21 Jul 2020 15:05 WIB
Strategi Pilkada Serentak 2020
Foto: Ilustrasi Pilkada Serentak. (Dok detikcom).
Jakarta -

Pemerintah memutuskan tetap menggelar Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang meski masih pandemi virus Corona (COVID-19). Berdasarkan hasil survei Lembaga Indikator Politik, mayoritas publik ingin pelaksanaan Pilkada pada Desember nanti ditunda.

Survei dilakukan menggunakan wawancara melalui telepon kepada 1.200 responden pada 13-16 Juli dengan metode simple random sampling. Margin or error pada survei ini kurang-lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

"63,1% menyatakan sebaiknya ditunda, 34,3% ingin tetap dilaksanakan di bulan Desember," ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei melalui diskusi daring bertema 'Perubahan Opini Publik terhadap COVID-19: Dari Dimensi Kesehatan ke Dimensi Ekonomi', Selasa (21/7/2020).

Indikator juga menanyakan responden soal metode pemilihan pada Pilkada 2020 jika tetap dilaksanakan Desember nanti. Hasilnya sebagai berikut:

- Pemilih tetap datang ke TPS: 78,1%
- Pemilihan secara elektronik (e-voting): 18,1%
- Tidak jawab/Tidak tahu: 3,8%

Selain soal metode pemilihan, responden juga ditanya soal metode kampanye pilkada. Jawabannya adalah:

- Kampanye terbuka seperti biasa: 61,1%
- Kampanye tertutup: 34,4%
- Tidak tahu/Tidak Jawab: 4,5%

"Ini PR buat komisi II dan pemerintah. Kalau tetap mau di Desember harus meyakinkan bahwa protokol kesehatan dijalankan secara ketat," jelas Burhanuddin.

Sementara itu menurut Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, keputusan Pilkada serentak tetap digelar pada Desember nanti bisa menjadi stimulus perbaikan ekonomi masyarakat. Ini mengingat keadaan pandemi yang mulai berdampak pada ekonomi masyarakat.

"Pilkada serentak bisa menstimulus pergerakan ekonomi. Ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat kita," jelas Doli dalam kesempatan yang sama.

Kemudian Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan semua pihak harus optimistis pemerintah mampu menggelar Pilkada meski di tengah pandemi. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang tetap melakukan persiapan pemilu di tengah pandemi Corona.

"Sebaiknya kita percaya diri untuk pemenuhan hak warga, tentunya dengan protokol kesehatan," ucap Hasto.

Sementara itu Sandiaga Uno yang juga mengikuti rilis survei Indikator ini berbicara mengenai dampak pandemi Corona terhadap ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti dampak Corona kepada sektor UMKM.

"Menurut data kami di UMKM yang sudah terdampak sudah di atas 5 juta. Intinya kita harus bersatu padu, ini harapan masyarakat agar para elite yang memegang kekuasaan menangkap pesan ini. Khususnya di bidang pekerjaan dan soal biaya hidup, di samping juga kita tetap mengedepankan kesehatan," kata Sandiaga.

Tonton video 'Bawaslu Ungkap Kerawanan di Balik Bansos Covid-19 di Pilkada 2020':

(elz/imk)