Anggota DPR: Wajar Rakyat Minta PSBB Disetop

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 06:40 WIB
Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay
Saleh Pertaonan Daulay (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anggota Komisi IX DPR RI menilai survei menunjukkan masyarakat sudah mulai jenuh dengan aktivitas saat PSBB.

"Menurut saya, survei tersebut adalah indikator di mana masyarakat sudah mulai jenuh menjalani aktivitas dalam protokol PSBB. Apalagi, pada kenyataannya banyak di antara anggota masyarakat yang pekerjaannya terganggu selama masa pandemi ini. Karena itu, mereka menginginkan agar PSBB dihentikan dan kehidupan kembali seperti semula," kata Anggota Komisi IX, Saleh Pertaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (21/7/2020).

Saleh menilai bahwa masyarakat mengalami kerugian ekonomi saat PSBB diterapkan. Sehingga hal yang wajar mayoritas masyarakat berharap agar PSBB diakhiri.

"Selain itu, saya juga menilai bahwa masyarakat melihat tidak adanya perkembangan signifikan dalam penanganan COVID-19. Padahal, PSBB dan sejumlah protokol kesehatan telah diterapkan. Mereka hanya merasakan kerugian ekonomi dari PSBB dan protokol kesehatan yang diterapkan. Wajar saja jika mayoritas menjawab agar PSBB dihentikan," katanya.

"Orang sudah jenuh tinggal di rumah. Tidak mudah untuk tetap menjaga jarak. Tidak mudah juga untuk meninggalkan aktivitas sehari-hari dalam jangka waktu yang cukup panjang," imbuhnya.

Saleh berharap pemerintah mempertimbangkan hasil survei tersebut. Namun jika PSBB dilonggarkan, Saleh mengatakan protokol kesehatan harus tetap dijalankan.

"Saya melihat bahwa pemerintah harus memperhatikan hasil survey ini secara sungguh-sungguh. Saya khawatir, jika PSBB tetap diterapkan dan diperpanjang terus, masyarakat malah tidak akan mau ikut. Tentu itu tidak baik bagi keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat," kata dia.

"Kalau pemerintah mau, PSBB-nya bisa dilonggarkan dalam skala tertentu. Namun, protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan relawan-relawan yang siap ditempatkan di berbagai pos untuk mengawasi aktivitas masyarakat. Katakanlah, misalnya, di pasar dan mal-mal. Jika ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, relawan-relawan tersebut harus menegur dan memperingatkan. Jika dilepas begitu saja, pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini akan mengalami kendala," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2