.webp)
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo masih diperiksa Propam Polri. Brigjen Nugroho diperiksa terkait penghapusan status red notice buron Djoko Tjandra.
"Ya berkaitan dengan surat red notice ya memang ya dari Propam sudah memeriksa daripada Pak NW dan memang belum selesai juga," kata Irjen Argo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel, Kamis (16/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Argo menyebut Nugroho diduga melanggar kode etik Polri. Namun, Propam Polri masih memeriksa saksi-saksi lainnya.
"Tetapi daripada pemeriksaannya yang bersangkutan diduga melanggar kode etik. Makanya ini Propam masih memeriksa nanti saksi-saksi yang lain yang mengetahui yang melihat atau yang mendengar nanti kita akan lakukan pemberkasan untuk kode etik," ujar Argo.
Sementara itu, Kejagung mengaku tidak pernah meminta penghapusan status red notice Djoko Tjandra.
"(Pernyataan yang menyebut Kejagung meminta status red notice Djoko Tjandra dihapus) itu statement yang tidak benar. Kami tidak pernah meminta untuk penghapusan red notice (Djoko Tjandra), sehingga red notice itu seharusnya masih berlaku," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono saat dihubungi, Kamis (16/7).
Kejagung berpendapat, status red notice Djoko Tjandra semestinya masih berlaku karena yang bersangkutan belum tertangkap. Kejagung menetapkan Djoko Tjandra sebagai DPO pada 2009.
"Tahun 2009, ketika Djoko S Tjandra dinyatakan DPO oleh Kejagung, sudah dimintakan bantuan untuk mencari yang bersangkutan melalui Interpol dan masuk di dalam red notice. Nah tentu, sebelum yang bersangkutan dapat ditangkap atau tertangkap, maka, menurut hemat kami, red notice itu masih tercatat di dalam data Interpol," papar Hari.
(knv/fjp)
