Pemerintah mengemukakan pilihan untuk membuka data pasien positif Corona ke khalayak ramai. Opsi itu supaya masyarakat sekitar bisa lebih waspada terhadap penularan Corona. Namun ada sejumlah aturan yang membentur wacana itu.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo berbicara opsi membuka data pasien Corona. Namun masalah data, ada aturan yang melarang untuk dipublikasi.
"Satu hal yang menjadi PR kita semua terkait masalah data pasien, ini UU tidak mengizinkan data pasien dipublikasikan. Tetapi, apabila data tentang siapa yang tertular COVID bisa diketahui lingkungan sekitarnya, ini akan sangat membantu, sehingga masyarakat di sekitar itu bisa menghindar," ujar Doni dalam rapat bersama Komisi VIII di gedung DPR, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Doni mengungkap rencana itu tidak bermaksud untuk menimbulkan pandangan negatif di masyarakat. Dia menyebut mengidap virus Corona bukanlah sebuah aib.
"Bukan kita mau menstigma negatif kepada mereka yang terpapar COVID, sekarang ini tidak ada rasanya menganggap orang yang kena COVID ini adalah suatu yang aib, karena semuanya bisa kena. Dan terakhir, pimpinan suatu negara besar juga kena COVID. Jadi ini mungkin jadi bahan evaluasi kita semua," jelasnya.
Namun jika merujuk pada undang-undang, pemerintah diwajibkan untuk membuka data mengenai titik daerah yang berpotensi menjadi daerah penularan penyakit. Kewajiban itu dituntut agar disampaikan ke publik secara berkala.
Tonton video 'Tak Ada Lagi ODP-PDP, Ini Makna Istilah Suspek hingga Probable':
