Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menerbitkan aset-aset yang belum bersertifikat. Nawawi menyebut ada 66 persen aset milik Pemprov Jateng yang belum bersertifikat.
"Ada sekitar 66 persen dari total aset yang tercatat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), yang belum bersertifikat. Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemda, BPN, dan BUMN terkait, menjadi penting. Supaya aset-aset daerah dan BUMN, yang umumnya berupa bidang tanah, dapat segera dibereskan dan memiliki sertifikat," kata Nawawi Pomolango dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).
Hal tersebut disampaikan Nawawi ketika hadir dalam rapat koordinasi pengelolaan aset daerah dan BUMN bersama Pemprov Jawa Tengah di kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, hari ini. Dalam rapat itu, turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra, dan sejumlah pejabat perwakilan dari Regional PLN Jawa, Madura, Bali (Jamali) hingga kantor wilayah BPN Jawa Tengah.
Nawawi mengatakan, jika aset-aset daerah dan BUMN dibiarkan tidak terurus, hal itu akan membuka ruang bagi munculnya perilaku korup oleh aparat. Karena itu, Nawawi berharap permasalahan aset itu segera diselesaikan.
Untuk itu, Nawawi menyebut KPK merekomendasikan empat poin terkait program sertifikasi tanah ini. Salah satunya, untuk segera membentuk tim gabungan dan kesepakatan kerja sama antara Pemda di wilayah Jateng dan Kantor Pertanahan BPN setempat.
"Tim gabungan ini yang akan melakukan verifikasi dan validasi aset tanah yang akan disertifikasi. Sementara, pemda menyediakan anggaran untuk sertifikasi, dan membuat target sertifikasi tanah pada tahun 2020," ujar Nawawi.
