.webp)
Rencana pengaktifan kembali tim pemburu koruptor dalam sorotan KPK yang mengatakan kinerja terdahulu tidak optimal. Menko Polhukam Mahfud Md menjawab KPK.
"Ya, saya juga sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi Tim Pemburu Koruptor itu. Akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil analisis atas efektivitasnya," kata Mahfud melalui pesan singkat kepada detikcom, Selasa (14/7/2020).
Mahfud menuturkan, Instruksi Presiden (Inpres) juga diperlukan sebagai pengikat dalam membentuk tim pemburu koruptor. Untuk itu, kata Mahfud, Inpres yang sudah diterima perlu dibahas dengan lintas lembaga agar diketahui seberapa besar manfaat yang diterima jika tim dibentuk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Membuat Tim Pemburu koruptor tidak bisa seketika juga karena perlu Inpres sebagai cantolan. Inpres harus dibahas lintas lembaga dulu untuk dihitung manfaatnya," tuturnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta institusi-institusi resmi tetap dan terus bekerja memburu koruptor tanpa harus menunggu tim pemburu koruptor dibentuk. Dia yakin kepolisian dan kejaksaan bisa bekerja lebih optimal lagi ke depannya.
"Jadi tanpa harus menunggu tim pemburu, sebaiknya institusi-institusi resmi yang ada terus bekerja memburu koruptor dan menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi. Kita yakin POLRI dan Kejaksaan Agung bisa lebih optimal setelah ini. Menko Polhukam akan terus berkoordinasi dengan institusi-institusi tersebut. Syukur-syukur sudah ada hasilnya sebelum ada pembentukan tim pemburu lagi," imbuhnya.
