UU MLA Disahkan, Pemerintah Bentuk Tim Telusuri Aset Hasil Pidana di Swiss

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 14 Jul 2020 19:56 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
Menkum HAM Yasonna Laoly (Rakean Radhana Natawigena/20detik)
Jakarta -

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah akan langsung bergerak setelah RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss disahkan DPR. Salah satunya, pemerintah akan memulai prosedur pengumpulan data dan pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss.

"Langkah selanjutnya tentu kami akan membentuk tim dan duduk bersama-sama dengan Bareskrim, Kejaksaan, KPK, serta Kementerian Luar Negeri untuk melakukan asset tracing (pelacakan aset, red)," kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

"Kita juga nantinya akan bekerja sama dengan pihak Swiss untuk membuka dan meminta data-data yang ada. Dengan dasar hukum ini, kita sudah melakukan hal tersebut," lanjutnya

Yasonna mengatakan UU akan menjadi payung hukum pemerintah untuk melakukan pelacakan. Bahkan, menurutnya, aset hasil tindak pidana yang terjadi sebelum UU itu disahkan tetap bisa dilacak.

"Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak," tutur Yasonna.

Yasonna menyebut pemerintah juga akan terus mencoba menjalin perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) serupa dengan negara lain. Hal itu dilakukan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional.

Selanjutnya
Halaman
1 2