DPR Tanya Kecepatan Pembuatan KTP Djoko Tjandra, Ini Kata Mendagri

Eva Safitri - detikNews
Senin, 13 Jul 2020 17:40 WIB
Foto: Mendagri Tito Karnavian (Andika-detikcom)
Mendagri Tito Karnavian (Andika/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Johan Budi mempertanyakan pembuatan kasus e-KTP buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Dia mempertanyakan koordinasi Kemendagri dengan aparat penegak hukum.

Johan menilai keduanya seolah tidak saling berkoordinasi karena akses pembuatan e-KTP terhitung cepat seperti warga berstatus biasa. Padahal Djoko Tjandra merupakan buron.

"Kenapa kasus Djoko Tjandra itu bisa terjadi? Kalau memang dukcapil itu tidak punya hubungan timbal balik dengan penegak hukum, misalnya gini ada seseorang yang sudah DPO, apakah ketika proses orang di DPO biasanya penegak hukum itu menyebar kemana-mana informasinya," kata Johan dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri, Senin (13/7/2020).

"Itu juga disampaikan kepada Kemendagri, e-KTP palang pintu utama saya tidak bisa hanya bicara tindak pidana saja tapi juga terorisme. Bahaya sekali bisa dapatkan e-KTP dengan cara yang singkat juga," lanjutnya.

Johan meminta Tito melakukan pengawasan secara aktif untuk koordinasi terkait hal ini. Sehingga tidak lagi terjadi kasus seperti Djoko Tjandra.

"Saya sarankan Pak Mendagri men-demantory secara aktif koordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan atau KPK atau BNPT, dsb. Itu mendeteksi orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan korupsi, apakah itu terorisme, dan lain lain, Sehingga secara awal bisa difilter di dukcapil," ujar Johan.

Selanjutnya
Halaman
1 2