KPK Soroti Penerima BLT Desa: Apa Iya Petani Terhenti Usahanya karena Corona?

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 15:49 WIB
Komisi III DPR hari ini memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan KPK. Salah satu yang diuji adalah Nurul Ghufron.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyoroti kategori yang masuk dalam keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa). Menurut Ghufron, kategori KPM BLT Dana Desa seharusnya menyesuaikan keadaan saat ini, yakni menyasar keluarga yang terdampak pandemi virus Corona.

"Kami pahami bahwa perspektif Kementerian Desa tentu semuanya untuk dan semula memang data-datanya dalam penerima masyarakat desa. Namun COVID-19 kan sesungguhnya kita ketahui adalah bagaimana Pak Menteri nyatakan ini adalah realokasi dari Dana Desa kepada penerima manfaat yang berhenti atau tidak bekerja akibat COVID-19, sehingga kemudian yang menjadi pertanyaan kami tadi melihat dari struktur penerimanya," kata Nurul Ghufron saat rapat koordinasi dengan Kemendes PDTT, Kamis (9/7/2020).

Ghufron kemudian menjelaskan data KPM dari Kemendes PDTT yang menyebut pekerjaan petani dan buruh tani paling banyak menerima BLT Dana Desa. Ia pun mempertanyakan data tersebut. Ia menyebut dengan data itu berarti penyaluran BLT Dana Desa belum mengacu pada perspektif COVID-19.

"Strukturnya kalau nggak salah ini petani dan buruh tani 88 persen, nelayan dan buruh nelayan 4 persen, buruh pabrik 2 persen, guru 1 persen, pedagang dan UMKM 5 persen. Yang jadi pertanyaan, apa iya petani dan buruh tani atau nelayan dan buruh nelayan itu terhenti kegiatan usahanya karena COVID-19? Itu. Jadi seakan-akan ini hanya mengalihkan, tetapi objek atau subjek sasarannya masih tetap pada sasaran dalam perspektif Kementerian Desa, bukan perspektif COVID-19," sebutnya.

Padahal, ia menyebut, penyaluran BLT Dana Desa saat ini harusnya menyasar keluarga yang pekerjaannya terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan demikian, menurutnya, BLT Dana Desa itu harus disalurkan lebih banyak ke KPM yang bekerja buruh pabrik, pedagang, dan UMKM.

"Perlu kemudian dipertanyakan ulang, apakah kemudian ini benar untuk COVID-19, apakah hanya namanya realokasi dari Dana Desa kemudian ke COVID-19 tetapi sasarannya sebenarnya tidak begitu berubah. Padahal yang mestinya yang banyak tertimpa dampak dari tentu pada aspek-aspek yang ketutup kantornya, pabriknya, dan lain-lain, misal buruh pabrik, pedagang, UMKM karena tidak boleh bergerak dan lain-lain," kata Ghufron.

Selanjutnya
Halaman
1 2