Soal Reklamasi, Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Akui Belum Ada Kajian Amdal

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 21:52 WIB
Raker Komisi B DPRD DKI Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol
Foto: Ilman/detikcom
Jakarta -

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali mengakui hingga kini belum ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terkait reklamasi perluasan Ancol. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Kajian amdal belum, karena amanah dari diktum SK Gubernur DKI itu harus melakukan kajian," ujar Sahir di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2020).

Dalam kesempatan itu, Sahir menjelaskan perluasan reklamasi kawasan Ancol itu dilakukan untuk tempat rekreasi. Sementara konsep pembangunan sudah dilakukan.

"Perlu saya jelaskan bahwa kita ini sebagai tempat berekreasi, BUMD diarahkan membuat konsep, pengembangan, pengembangan Ancol ke depan mau seperti apa, itu yang mau kita sampaikan. Bahwa kalau kita mau buat ocean fantasy, kemudian pengembangan lainnya ya kita selalu ada konsep, kita bisa membuat konsep yang berapa pun yang kita sampaikan. Tadi yang kita sampaikan adalah adanya konsep, kita sudah ada konsep," ucapnya.

Namun, kata Sahir, hal tersebut baru sebatas konsep. Sahir menerangkan, untuk pelaksanaannya, perlu ada kajian sesuai dengan Surat Keputusan (SK) atau Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektare dan Dunia Fantasi seluas 35 hektare.

"Tahapan-tahapan berikutnya kita akan kajian-kajian, kajian amdal," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta menjelaskan perihal penerbitan izin reklamasi di kawasan Ancol oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI mengatakan perluasan kawasan itu untuk kepentingan publik.

"Hari ini Pemprov DKI secara resmi menyampaikan keterangan bahwa perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi kita mengutamakan kepentingan publik," ujar Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah dalam video conference yang disiarkan di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (3/7).

Izin perluasan itu diterbitkan Anies melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektare dan Dunia Fantasi seluas 35 hektare. Pergub tersebut ditandatangani Anies pada 24 Februari lalu.

Saefullah mengatakan perluasan kawasan itu juga untuk membangun Museum Rasulullah SAW. Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Museum Rasulullah SAW itu, kata dia, sudah dilakukan pada Februari 2020.

"Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik, di antaranya pembangunan tempat bermain anak dan pembangunan museum internasional sejarah Rasulullah SAW dan peradaban Islam di kawasan Ancol tersebut Groundbreaking telah dilakukan pada bulan Februari 2020 yang lalu," katanya.

Lebih lanjut, Saefullah menjelaskan, reklamasi itu dikerjakan dari hasil pengerukan tanah dan lumpur di beberapa sungai dan waduk di Jakarta. Perluasan kawasan itu, kata dia, untuk menampung hasil pengerukan itu. "Pengerukan dilaksanakan di 5 waduk dan 13 sungai yang ada di DKI sebagai upaya penanggulangan banjir yang perencanaannya telah ditetapkan sejak tahun 2009," katanya.

"Tanah hasil pengerukan ditumpuk di Pantai Utara Jakarta. Tepatnya di wilayah Ancol Timur dan Ancol Barat. Menempel langsung dengan area yang dikelola Taman Impian Jaya Ancol," imbuh Saefullah.

(dwia/dwia)