.webp)
Jika kerja sama pendidikan vokasi tak menghasilkan kontrak kerja, kata Nadiem, hal itu bisa dibilang bukan pendidikan vokasi. 'Pernikahan massal' itu pun menurut Nadiem tak sah.
"Jadinya, kalau pernikahannya itu tidak menghasilkan kontrak kerja sama atau kontrak rekrutmen, itu artinya belum sah lah pernikahannya. Itu yang kita push kepada sekolah-sekolah kita," imbuhnya.
Sebelumnya, 'Pernikahan Massal' antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat respons dari pelaku industri. Wakil Ketua Komite Tetap Pelatihan Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Miftahudin mengatakan, kemitraan yang terjalin menjadi kunci agar pendidikan vokasi dapat segera beradaptasi dengan cepatnya perubahan di industri dan dunia kerja.
Miftah menjelaskan bahwa bonus demografi menjadi peluang sekaligus tantangan, baik bagi institusi pendidikan vokasi maupun industri. Menurutnya, dalam waktu 15 tahun ke depan Indonesia setidaknya harus menyiapkan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja. Jika tidak, maka jumlah pengangguran baru akan mengalami peningkatan signifikan.
"Maka dari itu link and match menjadi penting. Sekarang mulai kita rumuskan supaya lulusan pendidikan vokasi, seperti SMK bisa match dengan industri. Kita membangun kemitraan untuk menjembatani lulusan SMK dengan dunia kerja," ujar Miftah dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7).
(rfs/zak)
