Round-Up

Orang Tua Korban PPDB DKI Tak Henti Mencari Keadilan

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 05:54 WIB
Para orang tua dan wali murid berunjukrasa di depan Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/06/020). Mereka menolak penerapan juknis PPDB DKI Jakarta yang berdasarkan usia.
Ilustrasi (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta telah mengumumkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Namun orang tua yang anaknya tidak lolos karena terganjal usia mencoba untuk terus mencari keadilan. Mereka mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hingga menceritkan keluhan ke Komnas Perlindungan Anak.

Senin (29/6/2020) pagi, sejumlah orang tua ramai mendatangi Kemendikbud di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Pantauan detikcom mereka mulai mendatangi Kemendikbud pada pukul 09.45 WIB. Beberapa di antara mereka pun tampak mengenakan seragam SMP dan SMA.

Dalam aksi itu, para ortu murid terlihat menggunakan masker guna menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah aparat kepolisian pun juga telah siap berjaga di depan gerbang Kemendikbud.

"Batalkan PPDB 2020. Batalkan, batalkan, batalkan," teriak massa aksi di lokasi. Selain itu, tampak ortu yang melakukan aksi membawa berbagai macam banner. Beberapa banner tersebut bertulisan 'BATALKAN PPDB berdasarkan umur. Ini diskriminasi nilai tidak dihargai' dan 'Batalkan PPDB DKI 2020'.

Koordinator Lapangan Forum Relawan PPDB Jakarta Timur, Rudi (40) menjelaskan aksi ini untuk menyuarakan siswa yang stres akibat gagal PPDB. Menurutnya, syarat usia masih menjadi syarat utama dalam PPDB DKI 2020.

"Jadi kami melakukan aksi ini sebenarnya kami ingin menyuarakan aksi anak-anak kami yang saat ini mereka gundah gulana karena juga stres. Karena ternyata pada saat kami mendaftar PPDB mulai dari KJP mulai dari afirmasi dan sampai zonasi ditutup kemarin akhir Sabtu. Itu ternyata usia menjadi prasyarat utama," kata Koordinator Lapangan Forum Relawan PPDB Jakarta Timur, Rudi, di lokasi.

Dia pun mempertanyakan sosialisasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Menurutnya, aturan tersebut masih gagal dipahami oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Sebenarnya begini yang jadi pertanyaan kita. Apakah sosialisasinya belum cukup terhadap masing-masing daerah sehingga gagal dipahami oleh salah satunya adalah Pemda DKI," ujar Rudi.

"Jadi kementerian mengeluarkan Permendikbud No 44 Tahun 2019, khususnya pasal 25. Itu kenapa yang dipakai langsung ke ayat 2 kenapa tidak ke ayat 1 dahulu," sambungnya.

Tonton video 'Gegara Tak Lolos PPDB DKI, Ada Anak Kurung Diri 10 Jam di Kamar!':

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2