.webp)
"Kriminalisasi berkaitan erat dengan tindakan pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang," ujar MK dalam putusan yang dikutip detikcom, Jumat (26/6/2020).
Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis (25/6) kemarin. Sembilan hakim konstitusi sepakat menolak permohonan para mahasiswa Usahid itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seandainya dikabulkan, mengharuskan Mahkamah untuk membentuk norma hukum baru, in casu merumuskan kebijakan kriminalisasi. Pembentukan norma baru secara fundamental selalu dihindari oleh Mahkamah, karena hal demikian merupakan tugas lembaga legislatif sebagai positive legislator," papar majelis hakim.
Dalam putusan tersebut, MK menegaskan kebijakan kriminalisasi (criminal policy) yang berkaitan erat dengan perampasan kemerdekaan warga negara benar-benar harus mendapatkan persetujuan lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi kehendak rakyat. Dengan demikian, melalui putusan tersebut, MK mendorong agar makna Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ sebagaimana dimaksud para Pemohon diusulkan kepada lembaga legislatif untuk dibahas sebagai kebijakan pidana.
"Dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan di jalan yang diakibatkan oleh adanya pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur," pungkas majelis hakim.
(asp/jbr)
