Pertanyaan juga datang dari anggota Komisi III F-Demokrat Benny K Harman yang membandingkan proses pembahasan RUU KUHP dan RUU PAS dengan cepatnya pembahasan RUU Minerba dengan mengacu pada UU MD3. Ketua Komisi III Herman Hery sepakat dan meminta agar ada kejelasan pembahasan kedua RUU tersebut.
"Di depan kita ini Menkum HAM yang mewakili pemerintah. Oleh karena itu, kita simpulkan aja dalam rapat ini untuk RUU itu kita akan bahas, kita berkirim surat ke Menkum HAM untuk undang rapat bahwa Menkum HAM lapor ke presiden itu ranahnya pemerintah. Kalau pemerintah belum mau ya silakan, itu ranah pemerintah, tapi kalau dari kita ada kejelasan," ujar Herman.
Yasonna kembali menjelaskan bahwa dalam pembahasan RUU Minerba sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Yasonna pun menyatakan kesiapannya membahas RUU KUHP dan RUU Pas dengan Komisi III, tetapi dengan meminta persetujuan Jokowi terlebih dahulu.
"Dan saya ingat di ratas ada beberapa DIM (daftar inventarisasi masalah) yang dibawa oleh, dan bahkan waktu itu ada perdebatan itu go atau gimana. Kalau Komisi III meminta meneruskan, saya siap saja, tetapi tentu saya akan meminta persetujuan presiden untuk melanjutkan itu, tidak mungkin ujug-ujug begitu saja. Karena sebelumnya ada hal yang diputuskan sendiri presiden dalam rapat untuk tidak dilanjutkan sementara dan terus melakukan sosialisasi terhadap beberapa pasal KUHP dan Pas. Jadi saya akan secara resmi minta arahan ke presiden," tandas Yasonna.
(azr/elz)
