.webp)
Hal ini, menurut Ferry, juga berkaitan erat dengan rendahnya ambang batas perolehan suara 4 persen bagi parpol untuk bisa memperoleh kursi di DPR. Sebagai contoh pada Pemilu 2014, PDIP sebagai partai pemenang memperoleh 18,95 persen. Sedangkan pada Pemilu 2019 memperoleh 19,68 persen. "Mau tidak mau harus tetap berkoalisi," ujarnya.
Karena itu, terkait ambang batas pencalonan presiden, Ferry mengajukan beberapa usulan. Ambang batas tersebut bisa ditiadakan, namun memakai ambang batas untuk parlemen. Kondisi ini harus dengan syarat tambahan angka ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen atau 10 persen. Dengan batas ini, jumlah parpol yang bisa masuk DPR diprediksi hanya empat atau lima saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak perlu ada penggabungan atau koalisi parpol untuk memenuhi syarat ambang batas sebagaimana pilpres terdahulu. Dengan demikian, semua parpol di parlemen bisa mengajukan capres di pilpres. Jika terdapat lima parpol, ada kemungkinan terdapat lima pasangan calon," kata Wakil Sekjen Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) itu.
Alternatif lainnya kalau ternyata tetap ingin memakai ambang batas pencalonan presiden, Ferry mengusulkan batas yang diatur bukan posisi perolehan kursi atau suara minimal, tapi maksimal. Jika berada pada posisi perolehan kursi maksimal 20 persen tidak akan ada lagi pengkavelingan parpol yang banyak dalam sebuah koalisi.
Banyaknya parpol dalam sebuah koalisi menyebabkan jumlah calon terbatas. Seperti halnya yang terjadi pada Pilpres 2019, kekuatan politik hanya terbagi dalam dua gerbong besar. "Benar-benar head to head membuat polarisasi di masyarakat. Beda pilihan dianggap musuh," kata Ferry.
