Komisi II DPR Minta KPU Tak Urus Pengadaan APD untuk Pilkada 2020

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 04 Jun 2020 07:14 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Ilustrasi Pilkada (Andhika Akbaransyah/detikcom)
Jakarta -

Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ikut terlibat dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang diperlukan sebagai syarat protokol kesehatan COVID-19 semasa penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu secara virtual yang berlangsung tertutup pada Rabu (3/6/2020).

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa mengatakan penyelenggara lebih baik fokus dalam penyusunan teknis pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada ketimbang ikut dalam teknis pengadaan. Dengan harapan pilkada yang berlangsung dalam masa pandemi COVID-19 ini bisa memenuhi standar sebuah pemilu yang berkualitas.

"Kita meminta KPU tidak masuk dalam pengadaan APD. Lebih baik KPU konsentrasi pada hal-hal teknis pilkada," ujar politisi Partai Nasdem asal Jawa Barat itu pada wartawan.

Namun menurut Saan, KPU harus tetap menghitung kebutuhan dan anggaran APD untuk memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap tahapan.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3