Mantan Hakim MK Ini Sebut Ada Demoralisasi Politik dalam Revisi UU MK

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Jumat, 08 Mei 2020 10:47 WIB
I Dewa Gede Palguna
I Dewa Gede Palguna (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Rencana revisi atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan diajukan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Supratman Andi Agtas menuai kritik tajam. Selain muatan revisi yang dinilai tidak substantif serta cacat prosedural, proses revisi disebut dilaksanakan dalam waktu yang tidak tepat.

Hakim MK periode 2003-2008 dan 2015-2020, I Dewa Gede Palguna, menyampaikan salah satu syarat sebagai negara demokrasi yang konstitusional adalah keterlibatan rakyat dalam proses pembentukan undang-undang. Karena itu, pengajuan revisi UU MK di tengah masa krisis disebabkan pandemi COVID-19 merupakan sebuah demoralisasi politik.

"Bagaimana mungkin ada keterlibatan rakyat di situ (proses pembentukan UU ketika perhatian kita tertuju pada COVID-19)," ujar Palguna, yang juga doktor bidang hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada sebuah diskusi virtual yang dikutip detikcom, Kamis (7/5).

Palguna pun menyatakan sebenarnya banyak muatan dalam UU MK sekarang yang patut diperbaiki. Sayangnya, usulan revisi yang diajukan saat ini hanya berkisar soal perpanjangan usia hakim dan perpanjangan masa jabatan pimpinan MK.

"Yang diajukan itu persoalan yang tidak substantif. Sudah tidak substantif, motivasinya patut dipertanyakan. Dengan rumusannya demikian, orang tidak punya alternatif lain untuk berpikir bahwa itu ada permainan," ujar anggota MPR RI periode 1999-2004 sebagai utusan daerah itu.

Seperti diketahui, salah satu perubahan yang diusulkan adalah kenaikan usia minimal hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 60 tahun. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, calon hakim konstitusi minimal berusia 47 tahun.

Pasal 15 ayat 1 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2011 berbunyi "Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan".

Simak juga video saat Manahan Sitompul Sah Jadi Hakim MK:

Selanjutnya
Halaman
1 2