.webp)
Menurutnya, pihak KBRI Seoul memberikan pendamping kepada 14 ABK tersebut.
"Hari ini 7 Mei KBRI Seoul sedang mendampingi awak kapal WNI di Busan untuk diambil keterangan oleh Coastguard Korea," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Retno mengatakan pemerintah juga berupaya memulangkan 15 ABK WNI, satu di antaranya meninggal dunia untuk kembali ke Indonesia. Retno menyebut pemulangan para ABK itu akan dilakukan besok.
"Perwakilan kita di luar negeri terkait penanganan awak kapal yang ada di Busan jadi ada 15, 14 plus 1 meninggal. Langka yang dilakukan memfasilitasi kepulangan 14 awak kapal dan kepulangan akan dilakukan pada 8 Mei," ucap Retno.
"Selain itu KBRI terus berkoordinasi untuk memfasilitasi kepulangan almarhum E yang direncanakan pulang 8 Mei 2020," sambungnya.
Retno juga mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar (Kedubes) China untuk Indonesia terkait kasus ABK WNI yang meninggal di kapal China. Dalam pertemuan itu, Retno meminta pemerintah China membantu agar hak para ABK WNI dapat terpenuhi, salah satunya soal gaji.
"Kita juga sampaikan kita minta dukungan pemerintah Tiongkok untuk membantu pemenuhan tanggung jawab perusahaan atau hak para awak kapal Indonesia termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman," kata Retno
Retno mengatakan pihaknya juga mendesak pemerintah China memberikan klarifikasi terkait kasus pelarungan ABK WNI di kapal China. Selain itu, menurut Retno, pemerintah Indonesia juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi kerja di kapal China yang tidak sesuai.
"Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan mengenai kondisi kehidupan di kapal yang tidak sesuai dan dicurigai telah menyebabkan kematian 4 awak Indonesia yaitu yang 3 tadi meninggal di laut dan satu meninggal di RS di Busan," ujar Retno.
Kedubes China, kata Retno juga akan mengupayakan agar pemerintah China memastikan setiap perusahaan di China memenuhi tanggung jawabnya.
"Menyampaikan bahwa pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) akan memastikan agar perusahaan RRT memiliki tanggung jawab agar memenuhi hukum yang berlaku dan kontrak yang disepakati," ucapnya.
Selain itu, Retno mengatakan pemerintah Indonesia juga telah menghubungi pihak keluarga dari 4 ABK WNI yang meninggal di Kapal China tersebut. Retno menyampaikan pemerintah terus berusaha agar hak-hak para ABK itu dapat terpenuhi.
(zlf/rfs)
